Himbauan NETFID Malut Jelang Pilkada 2020 ASN harus Tertib

Kota Ternate Maluku Utara
wartatetkini.news–Pimpinan Wilayah Network For Democratic Society (NETFID) Maluku Utara, dalam Yusri A. Boko menyampaikan dalam releasenya pada wartatetkini.news, pada Sabtu (26-10-2019), mengungkapkan bahwa tanggungjawab untuk mengawal pesta demokrasi juga merupakan sesuatu yang asasi. Konteks asasi sendiri yang dimaksud adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Oleh karena itu, sebagai warga masyarakat kita memiliki andil besar untuk mengawal dan menyukseskan pesta demokrasi untuk beberapa kabupaten/kota di Maluku Utara.

“Bagaimana pesta demokrasi ini berjalan sesuai dengan harapan bersama, manakalah kesadaran diri dari subyek yang berkepntingan tidak dibungkus dengan moralitas. Bagi saya, ungkan Dosen STKIP Kie Raha bahwa tidak ada hukum yang paling tinggi melainkan moral itu sendiri, maka budaya malu harus dipelihara, malu kalau kita berbuat curang, malu karena bayaran dan lain-lain”.ucapnya

Lanjutnya, Moral itu bagi saya adalah kekuasaan tertinggi jika kita memiliki prinsip bahwa moral itu kekuasaan, maka segala sesuatu yang kita buat yang berhubungan dengan imoral merupakan sesuatu yang bersifat aib. Dikatakan aib karena aib buat pribadi maupun keluarga. Orang di Jepang dan Cina walaupun masih dalam tahapan indikasi korupsi misalnya, maka mereka mundur dari jabatannya tanpa berpikir banyak.

Baca Juga :  Seniman Peduli Sosial dan Membantu Sesama Penggiat Seni Di Bekasi

“Kalau di Indonesia lain ceritanya, nanti sudah divonis oleh KPK baru surat undur diri dibuat dalam penjara. Berarti disatu sisi mereka lebih taat hukum dan mengedepankan moral dari pada kita di Indonesia, yang kononkatanya berlandasan pada UUD 45 dan Pancasila. Melalui momentum 2020 ini, kami atasnama Network For Democratic Society (NETFID) Maluku Utara menghibau kepada seluruh masyarakat dan khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak terpancing dan fanatik yang berlebihan”.kata Ketua NETFID

Tambahan Ketua NETFID “Bagi masyarakat umum, tentukan pilihan sesuai dengan hati nurani sedangkan ASN, sebagai abdi negara maka ada aturan yang mengikat. UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), semisalnya dalam pasal 9 ayat 2 menjelaskan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Dengan demikian, ASN harusnya lebih fokus pada kerj]a pelayanan publik sesuai dengan pasal 10 (UU ASN)”.ucapnya

Baca Juga :  Senyum Ceria Ratusan Guru Honorer di OKI Usai Dikukuhkan Jadi PPPK

Selain itu, Ketua NETFID menambahkan ASN harus taat pada UU Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Etika PNS. Atas dasar inilah kemudian, Men-PANRB mengeluarkan surat di tahun 2018 dengan penegasan kepada ASN agar mematuhi beberapa hal diantaranya; PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya/orang lain sebagai bakal calon kepala daerah,/wakil kepala daerah, ASN juga dilarang juga foto bersama dengan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan mengangkat simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keterpihakan.

“Hal ini, dimaksud untuk menjaga harkat dan martabat ASN. Jadi prinsipnya UU itu sifatnya mengikat, entah dia anaknya Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota tetap harus patuh dan tunduk pada perintah UU. Untuk demokrasi berjalan dengan JURDIL, maka harus sadar posisi dan tidak arogansi dalam bertindak, harapan kita ASN bersama masyarakat dan penyelenggara mampu turut serta berperan dalam mewujudkan cita-cita demokrasi dan kemajuan bangsa”.jelasnya

Baca Juga :  Bupati OKU Selatan Tegaskan, Untuk Segera Selesaikan Masalah Gajah Liar

Harapannya juga kepada Bawaslu Provinisi dan Kabupaten/kota juga harus bersikap tegas dengan berbagai masalah yang berhubungan dengan pelanggaran Pilkada. Sebagaimana telah ditegaskan pada UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, pasal 93 tugas Bawaslu dalam point (b) yakni melakukan pencegahan dan penindakan terhadap; 1) pelanggaran pemilu. Dan poin (f) yaitu mengawasi netralitas ASN, netralitas anggota TNI, dan netralitas anggota Kepolisian RI.

“Pemilu adalah sarana kadaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 1 UU No 7 tahun 2017)”.tutupnya (Alif/red)

Print Friendly, PDF & Email

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini