Jeddah, wartaterkini.news–Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menjadi satu-satunya anggota perempuan dalam Tim Amirulhaj Indonesia 1446 H/2025 M.
Kehadirannya dalam tim ini bukan sekadar simbolis, melainkan membawa misi khusus untuk memastikan jemaah perempuan memperoleh layanan yang setara, aman, dan nyaman selama pelaksanaan ibadah haji.
“Tahun ini, jumlah jemaah perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Karena itu, saya akan fokus mengawal layanan bagi mereka, memastikan pendampingan dan pemantauan agar perempuan juga bisa merasakan kualitas pelayanan terbaik,” ujar Arifatul dilansir MCH Jeddah, Jumat (30/5/2025).
Sebagai Ketua Umum PP Muslimat NU dan Menteri PPPA, Arifatul menyoroti sejumlah persoalan krusial yang kerap dialami oleh jemaah perempuan, seperti keterbatasan sanitasi dan minimnya pembimbing ibadah khusus perempuan.
“Toilet misalnya. Durasi penggunaannya oleh perempuan umumnya lebih lama, jadi secara logis jumlahnya juga harus lebih banyak dibandingkan pria,” jelasnya.
Selain infrastruktur, ia juga mendorong peningkatan jumlah pembimbing ibadah perempuan. Ia menilai ini penting agar jemaah perempuan mendapatkan pelayanan spiritual yang memadai, terutama dalam situasi khusus seperti masa haid.
“Saya berharap pelaksanaan haji ke depan bisa lebih ramah perempuan, termasuk dalam edukasi fikih seputar kesehatan reproduksi. Misalnya, bagaimana mendampingi perempuan yang sedang haid agar tetap tenang dan tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam ibadah,” tegasnya.
Arifatul menegaskan bahwa partisipasinya dalam Tim Amirulhaj tahun ini juga bertujuan untuk menghimpun data dan catatan lapangan sebagai dasar perbaikan layanan jemaah perempuan di masa mendatang.
“Kalau sempurna mungkin tidak ada. Tapi kalau bisa lebih baik dan dirasakan manfaatnya oleh jemaah perempuan, itu yang sedang kami perjuangkan,” katanya.
Kementerian PPPA sendiri telah mengintegrasikan isu perlindungan perempuan dan anak dalam berbagai agenda nasional, termasuk haji. Melalui keikutsertaan langsung ini, Arifatul berharap reformasi layanan berbasis kesetaraan gender benar-benar diterapkan di lapangan, dan bukan hanya menjadi wacana administratif.
Keterlibatan aktif Menteri PPPA ini dinilai sebagai langkah maju dalam memperkuat prinsip inklusivitas dalam pelayanan jemaah haji Indonesia, yang setiap tahunnya didominasi oleh kelompok usia rentan, termasuk perempuan dan lansia. (**)
