Gubernur Sumsel Serahkan DIPA Kepada Kepala Daerah Se-Sumsel dan OPD

Palembang,Wartaterkini.news– Total Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Sumatera Selatan sejumlah 542 DIPA dengan total anggaran tiga belas triliun lebih, yang berasal dari 45 kementerian atau Lembaga.

Transfer ke daerah dan dana desa Sumatera Selatan tahun 2019 sebesar tiga puluh dua triliun lebih. Anggaran tersebut didistribusikan ke Pemerintah Provinsi Sumsel dan 17 Kabupaten/Kota untuk penguatan fiskal daerah.

Hal ini diungkapkan Gubernur Sumsel, Herman Deru, dalam acara penyerahan DIPA petikan dan daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2019, di Ballroom Hotel Swarna Dwipa Palembang, Selasa, 18/12/2018.

Selain itu, juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, maka pada tahun 2019 juga dianggarkan dukungan pendanaan untuk Kelurahan di Sumsel.

“Sesuai arahan Presiden RI, Alokasi Belanja APBN maupun APBD harus digunakan dengan baik dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan,” ungkapnya.

Baca Juga :  Finalisasi RUU Ekraf, Anang Ngotot Pemerintah Wajib Beri Intensif Pelaku Kreatif

Ia mengatakan bahwa program-program 2019 harus dipersiapkan dengan baik sehingga dapat berjalan efektif sejak Januari 2019. Dengan demikian, persiapan lelang harus dilaksanakan lebih awal. Penggunaan anggaran harus memberikan menfaat yang optimal dan seluas-luasnya bagi masyarakat dan hanya fokus padaoutcome bukan sekedar output.

“Kita harus memastikan semua program berjalan dengan maksimal dan baik. Pantau terus kegiatan dan realisasi anggaran secara berkala, bulanan maupun triwulanan. Jangan sampai ada penyalahgunaan anggaran, oleh karena itu, mari optimalkan dukungan aparat pengawas intern,” ajaknya.

Ia mengungkapkan bahwa anggaran perlindungan sosial harus dipastikan dapat diterima oleh yang membutuhkan dan tepat sasaran, serta data penerima manfaat harus akurat.

“Selanjutnya, saya minta Bupati/Walikota berkomitmen menindaklanjuti kesepakatan bersama tersebut dengan melakukan Perjanjian Kerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk mencapai Cakupan Semesta (Universal Health Coverage/UHC) selambat-lambatnya 6 bulan sejak penandatangan Kesepakatan Bersama ini,” harapnya.

Baca Juga :  Ada Tiga Sumber Pembiayaan Ibu Kota Baru, APBN Diproyeksi Menanggung 19,2%

Hal ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres tersebut diatur bahwa Pemda yang menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah wajib mengintegrasikan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS.

Konsekuensi dari adanya Perpres tersebut maka Jaminan Kesehatan Daerah di Sumsel yang selama ini kita kenal dengan Jamsoskes, telah diintegrasikan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional mulai 1 Januari 2019.

Sementara itu, Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel, Taukhid, mengatakan bahwa Presiden dan para Menteri Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran telah menyusun Dipa sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang akan dilakukan di tahun 2019.

Menteri Keuangan  selaku bendahara umum negara telah mengesahkan DIPA tersebut sebagai bentuk komitmen penyediaan dana sesuai rencana pencairan dana yang terkandung didalamnya

“Kegiatan hari ini dilakukan dengan mengacu pada bagian dari perincinan belanja negara tahun 2019 yang akan digenerasikan di wilayah Provinsi Sumsel, yaiti minimal sekitar 45,75 triliun rupiah, angka ini naik sekitar 3 triliun rupiah dari tahun 2018,” katanya.

Baca Juga :  TPID Sumsel Pastikan Stok Pangan Aman Hingga 9 Bulan Ke Depan

Penyerahan DIPA secara simbolis diberikan kepada 18 penerima, yaitu Sekda Sumsel dan Para Walikota dan Bupati. Penyerahan DIPA ini dimaknai dengan kesiapan dimulainya proses pelaksanaan anggaran di wilayah Provinsi Sumsel.

“Untuk optimalisasi, Menteri Keuangan menghimbau kepada para pimpinan dan lembaga, untuk mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan lelang, dan meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi anggaran melalui koordinasi dengan pihak yang berhubungan.,” ungkapnya.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas belanja negara, keperluan infrastruktur, dan belanja modal lainnya, sehingga pencairan atas belanja tersebut dapat dilakukan dengan baik. Selain itu, hal ini akan membantu mengoptimumkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati/Walikota beserta ketua TP PKK dan para FKPD Kabupaten se-Sumatera Selatan, dan para kepala OPD di Lingkungan Pemprov Sumsel. (Cly/Red)

Print Friendly, PDF & Email

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini