Gelar RDP Bersama DPRD Taliabu, La Ode Naul Hasanudin Minta Pihak Terkait Tertibkan Pangkalan Mitan

Taliabu Malut, wartaterkini.news– Kelangkaan minyak tanah (Mitan) di Taliabu, khususnya di kota Bobong dan sekitarnya beberapa hari terakhir ini, mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Selain langka, pasalnya terdapat juga pangkalan mitan yang tidak melakukan penjualan langsung kepada masyarakat, akan tetapi ke pengecer hingga masyarakat mendapatkan Mitan dengan harga yang tinggi.

Wakil ketua 1 DPRD Taliabu, Moh. Taufik Toyib Koten mengharapkan stok mitan dari pelaku usaha yang memiliki izin agar menjaga stok persediaannya.

“Kemudian penjualan minyak tanah dari yang memiliki izin penjualan ke pihak yang tidak memiliki izin agar di hentikan”,Katanya kepada awak media saat di konfirmasi usai RDP. Selasa 23 agustus 2022.

Baca Juga :  HUT Bhayangkara ke 75, Kapolres A'an Dapat Suprise dari Danlanal Morotai

Selain itu Taufik juga, menyoroti SPBU di kota bobong yang menjual BBM ke pembeli dengan menggunakan derigen. Hal ini lantaran Stok BBM yang masuk ke SPBU kadangkala habis lebih cepat di banding jumlah stok yang masuk

“Bagai mana tidak mau habis sementara pelayanan ke derigen juga mereka lakukan, untuk itu tadi kami minta pelayanan SPBU di buka selama satu bulan penuh, agar setiap hari di buka”,tukasnya.

Baca Juga :  Bupati Batu Bara: Kondisi Tanah Batu Bara Subur Cocok Untuk Perkebunan

Kepala Disperindagkop Pulau Taliabu, Haruna Masuku mengatakan, sesuai hasil rapat pihaknya diminta untuk meningkatkan sistem pengawasan penyaluran bahan bakar mitan ke seluruh agen

“Jadi pangkalan penjualan minyak tanah itu dalam Kota Bobong ini total ada 4 yang memiliki izin resmi. Jadi kita dari Dinas Perindagkop akan terus melakukan pengawasan internal,” katanya.

Dia menegaskan, jika kedapatan penjualan minyak tanah tidak sesuai harga yang ditetapkan pemerintah maka akan di kenai sanksi berupa pencabutan izin operasi pangkalan.

“Kami akan berkordinasi dengan Dinas Perizinan untuk segera melakukan pencabutan izin penjualan atau pangkalan bersangkutan,” tegasnya

Baca Juga :  Pembangunan Tugu Sangnaualuh Damanik Akan Dilanjutkan Ke Tempat Awal

Terpisah, pimpinan Agen Minyak Tanah PT. FICHALDY Sula Star, La Ode Naul Hasanudin mengatakan bahwa adanya indikasi penyaluran minyak tanah bukan ke masyarakat ini perlu untuk segera di tindak lanjuti.

“Tadi saat RDP kami meminta agar semua stake holder bisa bersama-sama mengawasi penyalurannya. jika ada pangkalan yang nakal dalam penyaluran maka harus diberikan sanksi yang di sesuaikan dengan hasil temuan di lapangan. Dalam kondisi terburuknya sanksi tersebut bisa berupa pemutusan hubungan usaha antara AMT dan PMT”,pungkasnya. (Ari/Red)

Print Friendly, PDF & Email

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini