Fraksi PDI Perjuangan Menepis Spekulasi Liar di Publik Morotai. ‘Pj Bupati Tetap Dalam Jabatannya’

Ketua dan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan

Morotai Maluku Utara, wartaterkini.news – Menanggapi berbagai spekulasi liar di publik Morotai, Fraksi PDI Perjuangan akhirnya angkat bicara.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Hean Rakomole, ST.MM. dalam press release menyatakan dengan tegas, Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka (4) menjelaskan bahwa DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

“Hal ini mengisyaratkan bahwa lembaga DPRD selalu melakukan upaya-upaya positif secara kelembagaan bagi jalannya pemerintahan di daerah dan melaksanakan tugas kewajiban demi dan untuk kesejahteraan rakyat,” Tutur Hean, sabtu (27/08/2022) bertempat di Sekretariat PDI Perjuangan Morotai.

Perlu diketahui, dalam memperjuangkan hak-hak publik, sering terjadi perbedaan pendapat dan memunculkan spekulasi dan tanggapan publik. Oleh karena itu dalam hal menanggapi pemberitaan di media massa beberapa pekan kemarin, fraksi PDI Perjuangan menyampaikan tanggapan bahwa;

“Ketua, Sekretaris dan Anggota Fraksi PDI Perjuangan tidak menghadiri Paripurna dengan agenda Penyampaian Usul Evaluasi dan Pergantian Pejabat Bupati Pulau Morotai kepada Menteri Dalam Negari melalui Gubernur Maluku Utara yang dilaksanakan pada senin 22 Agustus 2022 karena berkaitan dengan penganggaran yang dikonsultasikan pimpinan ke PJ Bupati (2,7 Miliar) untuk perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD saja,” jelasnya

Baca Juga :  Tak Taati Aturan PPKM, Dua Diskotik Bekasi Di Pasangi Garis Polisi Dan Segel

Sedangkan saat rapat bersama Pj. Bupati Pulau Morotai dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Morotai disampaikan bahwa sudah tidak ada ruang berkaitan dengan postur anggaran perubahan 2022.

Maka, seharusnya, lanjut Hean, yang diperjuangkan adalah hak-hak yang melekat sesuai PP No 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Oleh karena itu, langkah politis yang ditempuh oleh Fraksi PDI Perjuangan merujuk pada salah satu point penting yang disampaikan oleh Ketua DPRD dalam rapat tersebut yakni saat ini kita sudah tidak perlu lagi membahas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tetapi seharusnya kita fokus pada penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaan 2023.

Politisi Partai Politik berlambang Banteng ini berpendapat bahwa pada hari Jumat, 19 Agustus 2022 dalam rapat internal Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Fraksi PDI Perjuangan sependapat dengan fraksi lain terkait pemulihan-hak-hak Anggota DPRD tetapi dengan menunggu setelah pimpinan DPRD berkonsultasi dengan PJ Bupati Pulau Morotai namun hal itu tidak terjadi karena setelah pimpinan berkonsultasi dengan PJ. Bupati pada hari sabtu, 20 Agustus 2022 (malam).

Baca Juga :  Polres Musi Rawas Gelar Test Urine Kepada Pemudik lebaran Idul Fitri 1440 H

Mestinya pimpinan mengundang anggota untuk mengadakan rapat internal terkait hasil pembicaraan Pimpinan DPRD bersama PJ. Bupati Pulau Morotai, karena hal ini adalah mekanisme dalam pengambilan keputusan, apalagi ini adalah lembaga Negara (DPRD).

“Dalam artian bahwa perlu adanya kesepahaman dan kesepakatan yang diputuskan bersama sehingga tidak menimbulkan perbedaan pendapat. Keesokan harinya, tepat pada Hari Minggu, 21 Agustus 2022, pukul 21.00 WIT. Kami menerima undangan yang intinya untuk pelaksanaan paripurna,” ungkap Hean (27/08)

Untuk itu, setelah berkonsultasi dengan Ketua Fraksi ternyata semua anggota fraksi diperintahkan untuk tidak perlu menghadiri rapat paipurna DPRD dengan pertimbangan kepatutan terhadap arahan dan perintah pimpinan fraksi.

“Terkait dengan anggota Fraksi yang berbicara di luar keputusan Fraksi PDI Perjuangan itu adalah pendapat pribadi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai,” tegasnya

Menurut Hean, perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah atau biasa saja, apalagi ini adalah lembaga politik dan sah setiap fraksi atau anggota dalam mengambil keputusan. Hal ini perlu disampaikan agar tidak memunculkan spekulasi dan opini publik yang semakin liar.

Sebagai Pejabat administratif (Pj. Bupati) yang ditunjuk Kemendagri melalui Wakil Pemerintah Pusat di Daerah (Gubernur) yang mempunyai tugas untuk menjalankan tugas Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya maka terlalu prematur jika dalam waktu kurang lebih 3 bulan sudah mengambil kesimpulan untuk sebuah keberhasilan atau kegagalan pemerintahan yang dijalankan PJ Bupati Pulau Morotai.

Baca Juga :  Jum'at Berkah di Manfaatkan Eko Pranata Untuk Berbagi Makanan Ringan di Mesjid

Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan mencermati bahwa ketentuan mengenai evaluasi Pj. Bupati Pulau Morotai sebgaimana diktum ketiga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.82.1210 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara yang dilakukan Gubernur Maluku Utara hendaknya dilakukan secara professional bukan berdasarkan faktor like and dislike atau berdasarkan faktor proses dalam upaya pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di Kabupaten Pulau Morotai.

Dengan demikian, yang prioritaskan dalam tahapan evaluasi itu adalah proses pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan terhadap kinerja Pj. Bupati Pulau Morotai.

Fraksi PDI Perjuangan percaya bahwa tahapan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur Maluku Utara terhadap kinerja Pj. Bupati Pulau Morotai dapat dilaksanakan secara obyektif dan professional.

“Kami berharap Saudara ‘Muhammad Umar Ali masih tetap dalam jabatannya’ sebagai Penjabat Bupati Pulau Morotai,” Harap Hean sembari menutup (Endi/Red)

Print Friendly, PDF & Email

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini