Forkoma PMKRI Matim Kecam Keras Kebijakan Beli Tiga Unit Mobil Dinas DPRD Matim

oleh

Manggarai Timur NTT, wartaterkini.news–Forum Komunikasi Alumni (Forkoma) PMKRI Manggarai Timur sebagai organisasi sosial kemasyarakatan mengadakan jumpa pers dalam rangka nyatakan sikap menolak kebijakan pembelian 3 (Tiga) unit mobil bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Manggarai Timur bertempat di Kedai KopiBee. Kamis (25/11/21)

Forkoma PMKRI Matim menilai kebijakan tersebut tidak populis dan bertolak belakang terhadap segala bentuk persoalan aktual daerah saat ini.

“Iya kebijakan pembelian tiga unit mobil bagi DPRD Matim ini sangat konyol, apa urgennya. Apalagi Dalil DPRD menilai mobil dinas lama rusak karena jalan rusak dari Elar. Logikanya, biar mobil dinas tidak rusak maka perbaiki jalan yang rusak itu. Ungkap Yergo Gorman, S.I.Kom, MAP Selaku Ketua Divisi Penelitian dan Advokasi Forkoma PMKRI Matim

Baca Juga :  Gubernur Sumsel Apresiasi Gojek Try Out Akbar 2020

Dikatakan Yergo, ada empat poin sikap penolakan Forkoma PMKRI Manggarai Timur terhadap kebijakan pembelian tiga unit mobil dinas bagi Pimpinan DPRD Manggarai Timur itu diantaranya;

Pertama, secara etika politik, kebijakan pembelian 3 (Tiga) unit mobil pimpinan DPRD dinilai tidak populis dan tidak tepat sebab pimpinan DPRD merupakan representasi dari kepentingan rakyat Manggarai Timur seharusnya berpikir dan berjuang menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat melalui kebijakan anggaran yang menyentuh kepentingan rakyat

Kedua, secara sosial, kebijakan pembelian 3 (Tiga) unit mobil pimpinan DPRD Manggarai Timur dinilai bertolak belakang dengan persoalan kekinian masyarakat Manggarai Timur di sektor tertentu seperti masalah infrastruktur jalan raya, air minum bersih, jembatan, listrik, akses internet pada beberapa kawasan tertentu.

Baca Juga :  Kecewa Jalan Rusak Tak Kunjung Diperbaiki, DPRD Matim Ajak Masyarakat Tanam Pisang di Jalan

Apalagi Kabupaten Manggarai Timur tengah bergerak dan berjuang memperbaiki status kemiskinan ekstrim. Sepatutnya rancangan kebijakan anggaran di DPRD tahun anggaran 2022 menjangkau persoalan rakyat yang memicu terjadinya kemiskinan ekstrim.

Ketiga, dari aspek anggaran daerah, tatkala anggaran penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Manggarai Timur direfocusing untuk penanganan Covid 19 yang berdampak pada terbatasnya anggaran pembiayaan pembangunan terutama pada sektor infrastruktur, pimpinan DPRD Manggarai Timur justru memproduksi kebijakan pembelian 3 (Tiga) unit mobil tahun anggaran 2022.

Keempat, secara regulasi, mobil bagi penyelenggara negara dalam pelaksanaannya diatur mengenai biaya perawatan dan pemeliharaan. Dari salah satu sumber berita, dikabarkan pimpinan DPRD, Heremias Dupa mengatakan mobil pimpinan DPRD Matim sering bermasalah bila sedang digunakan.

Baca Juga :  KONI OKU Selatan Targetkan 15 Medali Mas Pada Porprov Sumsel Ke-12

Menurut Forkoma, sepatutnya masalah teknis pada mobil pimpinan DPRD tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan biaya perawatan dan pemeliharaan sebagaimana yang telah diatur dalam regulasi. Kebijakan anggaran untuk pembelian mobil pimpinan DPRD yang baru adalah sesuatu yang konyol

Kendatipun Forkoma PMKRI Matim berharap para pimpinan DPRD Manggarai Timur membatalkan kebijakan pembelian 3 (Tiga) unit mobil tersebut dengan pertimbangan etika politik, sosial, regulasi, maupun postur anggaran daerah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. (Nardin/Red)

Print Friendly, PDF & Email