FMB 9, Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pembangunan Desa di Sumsel

Palembang, Wartaterkini.News–Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden dan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan menggelar Konferensi Pers Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) dengan tema “Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pembangunan Desa di Sumatera Selatan” di Griya Agung Palembang, Senin (4/2/2019).

Diskusi bersama awak media tersebut menghadirkan narasumber Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi, Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya dan Rektor Universitas Sriwijaya, Anis Saggaf. Hadir juga Plt. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumsel, Jon Kenedy, serta para pimpinan redaksi media cetak dan online.

Sejumlah poin penting dibahas dalam diskusi tersebut diantaranya terkait pemanfaatan bantuan Dana Desa untuk peningkatan produktifitas Desa.

Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi mengatakan, Pemanfaatan dana Desa untuk peningkatan produktifitas Desa masuk dala 7 Nawacita Presiden Joko Widodo- Wakil Presiden Jusuf Kalla. Wujud konkrit yang dijalankan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, penggunaan dana desa harus dikawal bersama agar penggunaannya sesuai koridor aturan yang ditetapkan, serta prioritas penggunaan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan di Desa.

Bahkan, kata Anwar Sanusi, sejak 2017 dari prioritas penggunaan dana desa menyaratkan kepada para Kepala Desa untuk menyampaikan informasi secara terbuka kepada publik di ruang terbuka terkait Dana Desa.

Baca Juga :  Tentara Manunggal Bekerja Sama PU-PR Okus Mulai Pembukan Ruas Jalan Kelurahan Kisau.

“Terkait pengaduan terhadap penggunaan bantuan dana desa, masyarakat bisa menyampaikan informasi atau aduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Call Center 1500040”, ungkapnya.

Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya dalam paparannya menyampaikan bahwa begitu baik dan mulia hadirnya bantuan dana desa di seluruh Indonesia ini. Menurutnya, bantuan 1 Milyar 1 Desa ini dapat mensejahterakan masyarakat khususnya di Sumsel.

“Kita Ketahui bersama angka kemiskinan di Sumsel sebesar 12 persen lebih diatas rata rata nasional. Ini tugas kepemimpinan kami HD-MY untuk menuntaskan permasalah ini kedepan”, ujar Mawardi Yahya.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga menyiapkan dana lebih kurang 500 Milyar untuk membantu Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumsel dalam penyelesaian masalah infrastruktur khususnya di desa desa,” lanjutnya.

Sementara itu, Direktur Pengelolaan Media, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo, Siti Meiningsih mengatakan, bersandar data BPS, Provinsi Sumsel memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (6,14%) dan berada di atas rerata nasional (5,17%) (BPS, 2018). Data ini menunjukkan bahwa pembangunan di Sumsel berkembang baik dengan didukung dengan pembangunan infrastruktur yang semakin pesat karena diadakannya berbagal event internasional termasuk Asian Games 2018.

Baca Juga :  BBMKG Sampaikan Peringatan Gelombang Tinggi Papua-Papua Barat

Berbagai program di bidang bantuan sosial pun telah dikucurkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah
nya Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta Dana Desa yang alokasinya terus meningkat mencapai Rp190 triliun, dari tahun 2017 hingga tahun 2019 (kemendes).

Dana Desa adalah salah satu program yang dilaksanakan pemerintah pusat untuk meningkatkan produktivitas masyarakat di desa agar semakin sejahtera.

Hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik juga menunjukkan bahwa, terjadi pengurangan desa tertinggal dari tahun 2014 sebanyak 19.750 desa, menjadi 13.232 desa pada tahun 2018 (BPS, 2018). Hal ini dicapai antara lain dengan membangun jalan desa dan jembatan desa untuk membuka keterisolasian, membangun embung, irigasi, serta pasar dan BUMDES untuk meningkatkan produktivitas masyarakat desa, serta drainase, saluran air bersih,
Polindes, dan MCK untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang tentunya dilakukan dengan bersama dengan pendamping desa.

Namun harus diakui, bahwa berbagai program yang dilakukan dan indikator makro pertumbuhan ekonomi ini belum sepenuhnya mampu menyelesaikan masalah pelik di Sumsel, yaitu tingkat kemiskinan yang masih tinggi khususnya di desa. Tren angka kemiskinan di Sumsel pun walaupun mengalami penurunan tetapi masih belum signifikan.

Baca Juga :  Sumsel Siapkan Kejurnas Bulutangkis

Publik perlu mengetahui sejauh mana program Dana Desa mampu mengangkat problem kemiskinan di desa dan meningkatkan produktivitas desa. Bagaimana pemerintah pusat, daerah dan masyarakat berkolaborasi untuk mengentaskan masyarakat desa dari kemiskinan. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DIPb) Sumatra Selatan mencatat hingga 29 Oktober 2018, alokasi Dana Desa tahap IlIl baru tersalur pada empat kabupaten/kota di provinsi itu Keempat kabupaten yang telah mendapat kucuran dana desa yakni, Musi Banyuasin, Muara Enim, Musi Rawas, dan Kota Prabumulih. Masih kecilnya kucuran di tahap Ill ini karena sebagian besar desa belum memberikan laporan hasil pengerjaan atas penggunaan dana di
tahap Il lalu.

“Oleh karena itu, untuk mengupas lebih jauh, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden dan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan menggelar Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk “Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pembangunan Desa di Sumsel”, terang Siti Meiningsih. (Cly/Red)

Print Friendly, PDF & Email

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini