Dua Pengurus FPHI Kabupaten Bekasi Di Panggil Disdik, Ketua : Intimidasi Bukan Pembinaaan

oleh -240 views

Bekasi Jawa Barat, wartaterkini.news – Dua pengurus Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Bekasi, yakni Ketua Andi Heryana, dan Sekretaris Arif Maulana memenuhi pemanggilan yang dilayangkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Selasa (13/4/2021).

Surat pemanggilan yang dilayangkan kepada keduanya tersebut, didalam surat tertulis undangan atau pemanggilan itu sebagai tindak lanjut hasil pertemuan pada Kamis (8/4/2021) lalu.

Menurut Andi, selain dirinya dan Arif Maulan, penanggilan juga dilayangkan kepada dua Kepala Sekolah Dasar tempat keduanya mengajar.
“Awalnya kami bersama sekretaris saya belum mengetahui apa maksud
dari undangan yang ditujukan kepada kami berdua hanya saja dalam isi
undangan tersebut menyatakan bahwa menindaklanjuti pertemuan pada hari
Kamis tanggal 08 April 2021, diruangan yang sama” ujar Andi.

Baca Juga :  Bupati Sumba Tengah Jadi Inrup HUT Bhayangkara Ke 73

Namun, saat memenuhi panggilan tersebut yang diterima langsung oleh Kepala Bidang GTK dan PMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Asep Permana, dirinya mengaku baru mengetahui maksud sebenarnya pemanggilan tersebut sebagai proses dari program pembinaan terhadap keduanya sebagai GTK Non ASN.

“Inti dari pertemuan tersebut adalah bukan sebagi pembinaan terhadap kami
berdua, akan tetapi pertemuan siang tadi kami menduga adanya ancaman dan intimidasi yang secara massif kepada simpul Perjuangan di bawah bendera FPHI” tegas Andi.

Sambungnya, hal tersebut dirasa menyudutkan keduanya, pasalnya mereka dipaksa menandatangi dan mebuat kesepakatan, tanpa tahu isi kesepakatan yang dimaksud tersebut.

Baca Juga :  Terkait Polemik Pembiayaan di Unipas Morotai, Ini Penjelasan Warek II

“Terungkap tadi disampaikan ke kami, bahwa kami berdua harus menyepakati
sesuatu yang tidak pernah di ungkapkan dihadapan saya dengan lembaran
kertas berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi dan ditanda tangani
kami berdua untuk dibuatkan kesepakatan, tetapi tidak di beritahu apa
isi kesepakatan tersebut, ketika kami meminta untuk kami baca dan kami
pelajari kesepakatan tersebut namun tidak diberikan lembaran pertanyaan-pertanyaan kertas kesepakatan tersebut.” ungkapnya.

“Sejak pertemuan kami dengan Kadisdik terucap dari mulut kadisdik sendiri
yang terjadi pada hari kamis tanggal 04 Februari 2021 pukul 14.32 Wib
di ruangan Kadisdik yang lalu bahwa kami berdua sudah dinyatakan tidak
patut ada di Dinas Pendidikan sebagai GTK Non ASN.” jelas Andi.

Baca Juga :  Beli Kreatif Danau Toba, Berikut Peran Aktif Pemerintah Untuk Gernas BBI

Pernyataan Kadisdik tersebut bukan tidak beralasan, sebab keduanya diketahui adalah orang yang di anggap sebagai symbol perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan yang di keluarkan Disdik Kabupaten Bekasi

“Ini sudah menjadi rahasia umum bahwa bobroknya birokrasi di pemerintahan Kabupaten Bekasi khusunya Dinas Pendidikan. Maka dengan ini kami akan terus melakukan pergerakan dan perlawanan demi tercapainya apa yang kami inginkan yaitu Surat Keputusan (SK) dari Bupati sebagai GTK Non ASN dan Kesejahteraan setara dengan UMK, sebab perjuangan kami saat ini sudah banyak mendapatkan dukungan dan respon positif dari para tokoh di Kabupaten Bekasi.” tutupnya. (EJS/Red).

Print Friendly, PDF & Email