Diskominfo Sumsel Ajak Mahasiswa Implementasikan LAPOR!-SP4N

Palembang,wartaterkini.news– Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan sosialisasi LAPOR!-SP4N kepada mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi di lingkungan UIN Raden Fatah, untuk mengimplementasikan LAPOR!-SP4N di masyarakat luas.

Mewakili Tim Fasilitator LAPOR!-SP4N Sumsel, Yulis Tyagita Utami, menjelaskan bahwa LAPOR! adalah Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat dan juga SP4N adalah Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Penyelenggaraan kegiatan ini berdasarkan pada UU No. 25 tahun 2008 tentang pelayanan publik.

“Fungsi pelaksanaan LAPOR!-SP4N adalah sebagai sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang dijalankan dengan prinsip mudah, terpadu, dan tuntas. Pengaduan yang dapat diatasi di LAPOR!-SP4N mengatasi semua jenis laporan seperti penganiayaan, korupsi, dan layanan publik lainnya, namun tidak berlaku untuk layanan yang berasal dari swasta,” ujarnya.

Baca Juga :  Akhirnya Pemprov Sumsel Berhasil Tuntaskan Hutang Sebesar 1,2 Triliun

Ia mengatakan bahwa target utama dalam sosialisasi LAPOR!-SP4N sendiri adalah OPD-OPD Kabupaten/kota di Lingkungan Pemprov Sumsel, namun mahasiswa sebagai agen perubahan merupakan salah satu elemen masyarakat yang sangat berperan aktif untuk mengajak masyarakat untuk mengimplementasikan LAPOR!-SP4N.

“Mahasiswa adalah elemen masyarakat yang amat peka terhadap pelayanan publik yang ada, dan juga merupakan pengguna media sosial yang aktif, oleh karena itu, hal ini akan mendukung perbaikan pelayanan publik yang ada di Indonesia,” katanya.

Baca Juga :  Pemprov Alokasikan Anggaran Rp 15 Milyar Untuk Kepemudaan Sumsel

Sementara itu, Perwakilan Admin Fasilitator LAPOR!-SP4N, Desi, menjelaskan tata cara pengelolaan aspirasi masyarakat yang diawali dengan masuk ke sistem, verifikasi, dan tahap penyelesaian masalah.

“Pemprosesan laporan yang masuk  akan diproses lebih kurang 8 hari kerja. Rincian pengelolaan yaitu admin akan memverifikasi aspirasi yang masuk paling lambat 3 hari, kemudian penghubung menindaklanjuti paling lambat 5 hari kerja,” jelasnya.

Ia mengungkapkan bahwa pada tahap penyelesaian masalah, komunikasi internal dilakukan satu pintu melalui admin kantor pusat, dan pimpinan diberikan akses untuk memantau seluruh proses dan rekapitulasi pengelolaan masalah.

Baca Juga :  Tingkatkan Disiplin Prokes di Bulan Ramadhan, Pemda OKU Selatan Bagi 1500 Masker

“Jenis-jenis pengaduan dibagi menjadi tiga kategori yaitu berat, sedang, dan ringan. Hal ini memiliki tingkat penanganan yang berbeda. Untuk kasus yang berat maka akan membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa setiap aduan terkait pelayanan publik, pasti akan di proses dengan menjamin kerahasiaan data para pelapor. Selain itu, para OPD yang tidak tanggap terhadap aduan masyarakat juga akan ditindak tegas oleh pihak Inspektorat dan Ombudsman.

Pelaksanaan kegiatan ini telah dimulai sejak 5-6 Desember 2018, dan direncanakan akan dilakukan di beberapa universitas lainnya di Kota Palembang.  (PE/Cly/Red)

Print Friendly, PDF & Email

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini