Dinilai Tidak Sesuai Mekanisme, Paripurna DPRD Morotai tentang Penyampaian LKPJ Kepala Daerah Ditunda

oleh -409 views

Morotai Maluku Utara, wartaterkini.news – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pulau Morotai dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawan (LKPJ) Kepala Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD Morotai terpaksa ditunda karena di nilai tidak memenuhi mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan.

Paripurna yang berlangsung di Aula Kantor DPRD Morotai, jumat (11/06/2021) tersebut sempat memanas, pasalnya sebelum Ketua DPRD Morotai, Rusminto Pawane membuka rapat secara resmi, Fadli Djaguna yang juga Anggota DPRD Morotai langsung melayangkan Interupsi.

“Interupsi Pimpinan, agenda paripurna ini setahu saya, tidak pernah di bawa ke Badan Musyawara (Banmus), semua agenda yang berkaitan dengan hajat internal DPRD Morotai, minimal di Banmus kan, berdasarkan dengan PP No 12, Pasal 45 itu jelas, Paripurna atau Rapat apa saja di Lembaga DPRD wajib di Banmus kan. Apakah Paripurna LKPJ ini pernah di Banmus kan? Kan tidak ada,” ujar Fadli

Anggota DPRD Fadli Djaguna

Menurut Fadli, sesuatu yang tidak dirancang di Internal DPRD berdasarkan syarat Undang-undang tidak boleh dilaksanakan, karena tidak memenuhi ketentuan.

Baca Juga :  Pelaku Penyerangan Polisi Saat Unjuk Rasa Bebaskan MRS di Pontianak Ditangkap.!!

“Saya bertanya agenda Paripurna ini perna di Banmus apa tidak? Tidak ada kan. Silahkan kita periksa UU No.23 tahun 2014 bahwa agenda DPRD minimal lewat Rapat Banmus, tapi saat inikan tidak ada, lalu dasar Paripurna ini dari mana,”tukasnya

Ia bahkan mengatakan, hal ini dilakukan karena keterdesakan soal keterlambatan LKPJ dan tiba-tiba ada inisiatif, “karena inisiatif kita meninggalkan mekanisme. Kalau Pemerintah tidak menghargai aturan bagaimana masyarakat juga menghargai aturan,”tuturnya

Di tempat yang sama, Anggota DPRD Morotai, Irwan Soleman akhirnya mengeluarkan statemen keras melalui Fraksi GAN.

“Pertama, Statemen dari Fraksi GAN meminta secara terhormat kepada Pimpinan agar paripuran ini dipending. Setelah di pending internal kita DPRD bentuk tim pansus untuk kerja-kerja selanjutnya,”ucap Irwan

Anggota DPRD, Irwan Soleman

Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, dalam PP No. 11 tahun 2018 Jo Tata Tertib DPRD Pasal 18, menjelaskan bahwa seluruh agenda, Rapat Pengambilan keputusan di DPRD itu harus dijadwalkan dalam Badan Musyawara DPRD.

Disamping itu, ia mengingatkan kembali bahwa PP 43 tahun 2020 yang menjadi dasar otentik bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pada beberapa saat yang lalu kita membahas KUA PPAS maupun dokumen anggaran lainnya. Internal Banggar DPRD mengingatkan kepada TAPD agar tidak melangkahi PP No. 16 tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Baca Juga :  Target Kemenangan, DPC PDI-P Halsel Gelar Rapat Konsolidasi

“Kembali saya tegaskan kepada TAPD, Pinjaman Daerah sebesar 200 Milyar itu, berdasarkan dengan PP 43 tadi, tidak harus mengkabiri semangat Peraturan Pemerintah tentang Pinjaman Daerah.”tandasnya

Bahkan sampai saat ini, lanjut Irwan yang juga Ketua Fraksi GAN itu, Dokumen Pinjaman Daerah sebesar 200 Milyar, internal DPRD Morotai tidak mengetahui, “sehingga saya menegaskan kepada Ketua DPRD agar paripurna DPRD ini di pending,”tegasnya

Namun Anggota DPRD, Edy Everson Hape, berbeda pandangan, ia mencoba meluruskan bahwa paripurna ini adalah paripurna penyampaian Laporan Pertanggungjawaban, setelah itu barulah ada ruang diskusi untuk membahas hal tersebut.

“Di situlah pandangan fraksi tertuang, bukan sebelum LKPJ, kalau misalnya kita buat tim Pansus untuk bahas LKPJ, terus apanya yang di bahas semetara LKPJ belum kita terima,”kata Edy sapaannya

Baca Juga :  Awalnya Juara I Morotai Idol, Kini Nursia Lolos Masuk Lida Dangdut Indosiar

Penyampaian Edy nampak tak berbuah manis, Anggota DPRD, Suharli Lohor menyoroti kembali, “Seharusnya agenda ini di Musyawara dulu di Banmus, barulah di laksanakan, karena mekanismenya seperti itu. Kalau seperti ini, Pimpian terkesan tiba saat tiba akal. Sekarang Pimpinan harus mengambil keputusan, Ya atau tidak, membatalkan Paripuran ini,”pungkasnya

Mendengar interupsi dari sejumlah Anggota DPRD, Ketua Rusminto Pawane yang juga Pimpinan Rapat Paripurna tersebut akhir menyetujui dan menunda Rapat Paripurna LKPJ Kepala Daerah.

“Baik terima kasih, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mohon maaf kepada Forkopimda dan undangan yang telah hadir, sekali lagi dengan tidak mengurangi rasa hormat maka pelaksanaan Paripurna LKPJ ini kami tunda.”tutupnya

Hadir di atas meja pimpinan, Bupati Morotai Benny Laos, Wakil Bupati H. Asrun Padoma, Wakil Ketua DPRD Morotai, Judi R.E Dadana dan Wakil Ketua DPRD, Fahri Hairuddin.

Turut hadir, Para Anggota DPRD Morotai, Forkopimda Pulau Morotai, Sekretaris Daerah, Andarias Thomas, Para Asisten serta Pimpinan SKPD lingkup Pemda Morotai. (Endi/Red)

Print Friendly, PDF & Email