Dinilai Menyalahi Aturan. Ketua Forum Junalis Morotai Angkat Bicara

Morotai Maluku Utata, wartaterkini.news–¬†Surat Edaran Pemda Pulau Morotai, No.800/105/SETDA/2019, Tanggal 18 Juni 2019 yang ditandatangani Asisten II Setda Rina Ishak, yang ditujukan kepada seluruh Pimpinan SKPD dan Kepala Bagian di lingkup Pemkab Pulau Morotai, tentang tertib dalam penyampaian berita atau komentar kepada wartawan atau media, dinilai Ketua Forum Jurnalis Online Morotai (FJOM), bahwa Asisten II tidak paham aturan. Karena edaran yang dikeluarkan itu Telah Melanggar Undang-undang Pers Nomor 40 tahun 1999 dan Melanggar Undang Undang Dasar Tahun 1945.

Ketua FJOM Abdul Khalil menyampaikan kepada wartawan di Sekertariat FJOM, Rabu (19-06-2019). Katanya, setelah membaca isi Surat Edaran yang di tandatangani Asisten II dan disebarkan Kabag Humas, dengan isi suratnya melarang sumber selain Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Para Asisten, Kepala Dinas dan Kabag humas untuk memberi komentar kepada wartawan atau media, maka secara tidak langsung Asisten II dan Kabag Humas telah menghalangi tugas-tugas Jurnalis dalam peliputan atau mendapat informasi sebagaimana diatur dalam UU Pers No 40 tahun 1999 dan UUD tahun 1945.

Baca Juga :  Antisipasi Corona, Danramil Bere-Bere Giat Patroli dan Swiping Masker di Morotai Utara

Halil menambahkan, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa Kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Ayat 2 bahwa terhadap Pers Nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat 3 bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan Ayat 4 bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Baca Juga :  Antisipasi Covid-19, Puluhan Orang Yang Baru Tiba di Morotai Dikarantina

Selain itu. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa dalam pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

“Kedua Undang Undang itu menegaskan bahwa Kebebasan pers dalam mendapatkan informasi yang akurat¬†adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti mengkonfirmasi kepada sumber siapa saja yang berkompeten terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya, bukan hanya kepada bupati, wakil bupati, sekda, para asisten, pimpinan SKPD dan Para Kabag, ini salah kaprah. kemudian kita menyebar luaskan, melalui pencetakan dan penerbitkan surat kabar, majalah, media cyber atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah”. Ujarnya

Baca Juga :  Interaksi Bersama Warga, Bupati Labuhanbatu Gelar Khitan Massal dan Pengobatan Gratis

Untuk itu, FJOM meminta agar edaran tersebut segera ditarik karena bertentangan dengan Undang Undang Pers dan UUD 1945. “FJOM berharap kepada asisten II yang membidangi kehumasan maupun Kabag Humas sebagai mitra, agar selalu berkoordinasi dengan wartawan dalam membuat kebijakan apapun yang terkait dengan pemberitaan, jangan tiba saat tiba akal, pada akhirnya menabrak undang undang,” tutupnya (endi/red)

Print Friendly, PDF & Email

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini