Dinas Sosial Muna Barat Lakukan Program Pemberdayaan Sosial

Mubar Sultra, wartaterkini.news–Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat, Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat lakukan program pemberdayaan sosial.

Dalam program pemberdayaan sosial itu, La Hasinu selaku Kabid Pemberdayaan Sosial, mengatakan tujuannya agar para lembaga masyarakat atau aparat desa dapat membantu pihaknya kepada masyarakat saat berada di Lapangan tentang prosedur untuk mendapatkan bantuan sosial, sebab katanya saat ini banyak komplen-komplen dari masyarakat mengenai bantuan.

“Kami beri masukkan, sehingga nanti mereka di Desa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa seperti ini modelnya untuk mendapatkan bantuan itu,” ungkapnya, Senin (19/9/2022).

Ia menyebutkan bahwa warga yang layak mendapatkan bantuan, dilihat dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi patokan Dinas Sosial untuk menyatakan bahwa warga itu layak mendapat bantuan.

Baca Juga :  Kejagung Periksa Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo

Alur untuk mendapat DTKS ini pun, harus melalui musyawarah di Desa untuk mendata tiap warganya yang tergolong tidak mampu, kemudian pihak desa mengajukan ke Dinas Sosial tingkat Kabupaten/Kota yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial.

“Sehingga kami melalui sistem, kita masukkan data itu, ke Kementerian Sosial,”ujarnya.

Namun dikarenakan oleh terbatasnya kuota yang ada di Kementerian Sosial, maka tidak semua warga yang tergolong tidak mampu untuk diberikan bantuan.

Sehingga nanti pihak Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat, akan mengadakan pertemuan antar kecamatan, dengan para kepala desa atau lurah, para pendamping untuk mengakuratkan data warga, agar tidak salah sasaran dalam pemberian bantuan.

Baca Juga :  Hari Tani Jadi Bukti Cintanya Mahasiswa Ke Pada Rakyat

Ia pun berharap agar dapat diusahakan program yang dijalankan oleh pihaknya mampu berjalan dengan baik.

“Kita validkan data, agar data masyarakat tidak ganda, sebab banyak ditemukan data yang ganda,”ungkapnya.

Sementara itu, Kordinator Kabupaten PKH, M. Baharudin, mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi warga yang layak terima bantuan, namun tidak menerima bantuan itu disebabkan karena adanya kegandaan data, perbedaan nama di rekening dan di KTP, meninggal dunia atau keluar daerah, data anomali.

Baca Juga :  PJ Bupati Muna Barat Anggarkan Dana TP PKK Dalam APBD

“Banyak terjadi ini, maka solusinya untuk itu, kita konekkan dengan data dukcapil dan kemudian konekkan data di sini,”tuturnya.

Ia juga menyampaikan bahwa dalam pengurusan itu ada pendamping, yang memang telah mensurvey dan mengkawal data yang telah masuk dari kementerian sosial.

Selain itu, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) bukan sekedar mengurus bantuan sosial saja, namun memberi edukasi kepada masyarakat, misalnya peningkatan kapasitas keluarga.

“Misalnya melalui pendamping bisa mengedukasi masyarakat tentang pencegahan stunting, upaya anak sekolah, anak tumbuh kembangnya bagus, ekonomi keluarga bisa bagus,”ungkapnya. (La Ode Amsir/Red)

Print Friendly, PDF & Email

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini