OKI Sumsel, wartaterkini.news–Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam pengurusan berkas BPJS Kesehatan di Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mencuat ke publik. Seorang warga mengaku dimintai biaya sebesar Rp 500 ribu oleh seorang staf berinisial SN untuk memproses berkas BPJS.
Kasus ini mendapat perhatian dari Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Persatuan Masyarakat Anti Korupsi (Permak). Hernis menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal kasus ini dan mendorong tindakan hukum jika dugaan pungli terbukti benar.
“Kami akan memastikan kasus ini ditindaklanjuti dan tidak dibiarkan begitu saja. Jika ada pelanggaran, maka harus ada tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujar Hernis.
Potensi Pelanggaran Hukum dan Sanksi
Jika terbukti bersalah, oknum staf tersebut dapat dijerat dengan beberapa peraturan perundang-undangan berikut:
1. Pasal 12E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan pungutan liar termasuk kategori gratifikasi yang dianggap sebagai suap.
Sanksi: Pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.
2. Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pejabat yang menyalahgunakan wewenang dengan melakukan pemerasan atau meminta uang dalam pelayanan publik dapat dipidana.
Sanksi: Pidana penjara maksimal 6 tahun.
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Pungutan liar dalam pelayanan publik termasuk tindakan melawan hukum dan harus diberantas.
Sanksi: Sanksi administratif hingga pemecatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti terlibat.
Pihak Terkait Belum Memberikan Klarifikasi
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Sosial OKI belum memberikan klarifikasi terkait dugaan pungli ini. Kepala Dinas Sosial OKI, Reswandi, serta Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) yang membidangi BPJS, Ali Rahman belum dapat ditemui untuk dimintai keterangan pada Jumat (14/2/2025).
Kasus ini kini menjadi sorotan publik. Masyarakat berharap adanya tindakan tegas agar praktik pungli dalam layanan publik bisa diberantas demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan. (Fitri/Red)
