Dianggap Tidak Transparan, Kampus Unipas Morotai di Demo

Morotai Maluku Utara, wartaterkini.news – Kampus Universitas Pasifik (Unipas) Morotai lagi-lagi di Demo oleh ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Kampus (AMPK).

Aksi demonstrasi yang digelar di depan Kampus (Rektorat) Unipas Morotai, senin (01/03/2021) lantaran dianggap pihak Kampus Unipas tidak transparasi soal Alokasi Anggaran dari Pemerintah Daerah (Pemda) Morotai ke pihak Kampus Unipas.

Hal ini nampak dijelaskan dalam selebaran sikap AMPK yang di motori Koordinator Lapangan, Fitra Piga bahwa kebijakan yang dikeluarkan Pemda Morotai melalui Perbup No 8 tahun 2018 tentang Wajib Belajar 16 tahun, kebijakan ini sangat meringankan peserta didik khususnya mahasiswa yang mengemban pendidikan di Unipas Morotai.

“Menggratiskan biaya kuliah mulai dari mendaftar sampai wisuda, bahkan hal tersebut sudah menjadi konsumsi publik dan menjadi harapan bagi orang tua mahasiswa dengan adanya kuliah gratis tersebut.”jelasnya

Baca Juga :  Bersama TNI AU Bandara Banyuwangi Sukses Dalam Pengamanan Hingga KTT G20 Usai

Tak hanya itu, pada Pasal 76 Ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pemerintah dan Perguruan Tinggi dapat memberi “bantuan” atau “pembebasan” biaya pendidikan kepada mahasiswa, dalam rangka pemenuhan hak mahasiswa.

Namun, fakta yang kita temukan saat ini, ditengah situasi pandemi yang mencekik perekonomian masyarakat pulau Morotai, Kampus Unipas malah mengeluarkan satu kebijakan sepihak tanpa mensosialisasikan ke orang tua mahasiswa akhir study tentang pungutan akhir study, tentu hal ini membuat mahasiswa bingung.

“Belum lagi dalil yang digunakan pihak kampus adalah akan dilakukan pengembalian uang mahasiswa setelah ada realisasi anggaran dari pemerintah Daerah dikarenakan pada tahun tersebut (2019-2020) Pemda belum merealisasikan anggaran.”kesalnya

Baca Juga :  Presiden: Indonesia Berpeluang Jadi Negara Produsen Teknologi

Padahal faktanya, sepanjang tahun 2019-2020 Pemda Morotai telah merealisasikan kurang lebih Rp. 3.192.000.000 untuk membiayai akhir studi mahasiswa.

“Sampai saat ini ada sebagian mahasiswa Wisuda Angkatan I dan II belum menerima pengembalian pungutan yang dilakukan oleh pihak kampus, bahkan ada juga yang telah dikembalikan tapi tidak secara menyeluruh dari total yang dipungut.”ungkapnya

Lebih lanjut dijelaskan, seharusnya dalam kondisi ini pihak melakukan beberapa hal. Pertama, soal keterbukaan informasi publik, dapat memberikan transparansi data terkait penggunaan anggaran sepanjang tahun 2019-2020, khususnya terkait dengan pembiayaan akhir studi.

Mengingat sampai saat ini tidak detail menjelaskan alokasi dana yang digunakan, dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Misalnya pada Laporan Keuangan tahun 2019, pendapatan Unipas dari realisasi Daerah sebesar Rp. 5.262.500.000 dengan pengeluaran atas Belanja Bantuan Akhir Studi (MAGANG, KBM, Ujian Proposal dan Skripsi) Mahasiswa sebesar 1.495.000.000. Sedangkan untuk tahun 2020 pendapatan Unipas dari realisasi Daerah adalah sebesar Rp. 4.838.400.000, dengan rincian pengeluaran atas Belanja Bantuan Akhir Studi (MAGANG, KBM, Ujian Proposal, Skripsi dan Wisuda) Mahasiswa sebesar Rp. 1.697.000.000.

Baca Juga :  Kepala BPBD Kabupaten SBB: Dana Gempa Akan Dicairkan Minggu Ini

“Tidak banyak data detail yang dapat kita ketahui, terkait pengeluaran dan pemakaian dana tersebut dikarenakan pihak kampus tidak transparan dalam pengelolaan anggaran akhir studi mahasiswa yang direalisasikan pemerintah Daerah.” terangnya

Aksi di depan Rektorat Unipas Morotai

Adapun sikap AMPK pada aksi demonstrasi tersebut: Hentikan Pungutan Biaya dalam bentuk apapun sesuai dengan Perbup dan MoU antara kampus dengan Pemda Morotai, Kembalikan biaya pungutan dilakukan kampus terhadap mahasiswa 100% dan Copot Warek II. (Endi/Red)

Print Friendly, PDF & Email

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini