Cegah Radikalisme Melalui Pendekatan Budaya Kearifan Lokal

Palembang sumselprov.go.id– Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Sumatera Selatan menggelar Diseminasi Penelitian “Karakteristik Kearifan Lokal di Prov. Sumsel (Studi Kasus di Kota Lubuk Linggau, Kota Prabumulih, Kota Pagar Alam, Kab. Ogan Ilir dan Kab. OKU)” di Hotel Santika Palembang Kamis, 18/10.

Acara ini bertema pendalaman terkait penyusunan policy brief pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan radikalisme, dan dibuka oleh Direktur Badan Pencegahan Badan Nasional yang diwakilkan oleh Ketua Bidang Penelitian FKPT sumsel Dr. H. Munir,  M.A.

“Terorisme menjadi ancaman nyata bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti yang terjadi di Depok, Jawa Barat,  Surabaya, dan Sidoarjo Jatim. Berdasarkan serangkaian peristiwa tersebut, lebih dari 353 terduga teroris berhasil ditangkap, 25 lainnya terpaksa ditindak tegas karena memberikan perlawanan yang membahayakan keselamatan aparat keamanan”, ungkapnya.

Munir menjelaskan bahwa pelaku terorisme tinggal di tengah masyarakat, membaur di kehidupan sehari-hari, sehingga hal ni menuntut kita untuk mengedepankan kewaspadaan, tidak hanya untuk alasan keselamatan melainkan mencegah tersebarluaskannya paham radikal terorisme.

Baca Juga :  Pemerintah OKU Selatan Menonaktifkan Kepala Desa Tenang

“Tidak hanya melalui penindakan secara tegas namun aparat keamanan dan Badan Penanggulangan Terorisme menjalankan program-program bersifat soft approachatau penanganan secara lunak. Hal ini dilakukan berdasarkan Undang-undang no 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang telah resmi disahkan”, katanya.

Menurutnya, penelitian terkait penyusunanpolicy brief ini merupakan salah satu dorongan ke pemerintahan daerah untuk menghasilkan kebijakan yang menopang program penanggulangan terorisme oleh pemerintah pusat. Namun tetap dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintahan dan seluruh elemen masyarakat agar terorisme bisa diatasi hingga ke akarnya.

“Payung hukum dalam penanggulangan terorisme juga dibutuhkan mengingat dalam aksinya pelaku telah mengadopsi cara-cara yang dilakukan oleh jaringan ISIS dan kelompok pelaku terorisme internasional lainnya. Kasus peledakan bom di mapolrestabes Surabaya misalnya, batas-batas kemanusiaan sudah sedemikian dilanggar ketika anak-anak yang tidak berdosa dilibatkan dalam aksi bom bunuh diri”, jelasnya.

Baca Juga :  Gelar Lomba Karya Puisi, Ini Kriteria Penilaian Lomba

Potensi radikalisme negatif sebagai akar munculnya terorisme berdasarkan pada penelitian kuantitatif yang dilaksanakan oleh BNPT dan 32 FKPT pada tahun 2017 lalu, dari angka penilaian nol hingga seratus berada di posisi 55,12. Meskipun berada pada skala sedang kewaspadaan kita terhadap radikalisme tetap harus dikedepankan, seraya penanganan bersifat pencegahan dan penindakan tetap dijalankan.

“Melalui penelitian ini diharapkan akan lahir kebijakan dari pemerintahan daerah yang mampu mendukung dan selaras dengan upaya penanggulangan oleh pemerintah pusat”, ucapnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Penelitian FKPT Sumsel,  Dr.  Periansyah, M.M., CMA, menyatakan bahwa desiminasi hasil penelitian merupakan salah satu langkah dari proses yang harus dilakukan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang dapat digunakan dalam mengambil kebijakan khususnya dalam pencegahan terorisme.

Baca Juga :  Danrem 072/Pamungkas Hadiri Upacara Peringatan Ke-75 Hari Bakti TNI Angkatan Udara

“Penelitian ini dilakukan di 5 kab/kota Sumsel selama kurang lebih satu bulan. Dalam penelitian kualitatif memang belum sempurna tetapi kita berusaha agar mendapatkan data yang orisinil yang dapat bermanfaat dan dapat dijadikan kebijakan pemerintah selanjutnya”, kata Peri.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak efektifnya kearifan lokal dalam upaya deradikalisasi disebabkan oleh lemahnya pemahaman masyarakat terhadap filosofi daerah yang tertuang dalam moto pemerintah kota/kabupaten, tokoh adat yang kurang disegani, tokoh agama yang kurang berwibawa.

Sebagian mata pencaharian yang mengharuskan tinggal diluar lingkungan keluarga,  berkembangnya jargon masyarakat yang cenderung tidak memiliki kepedulian atau sensitifitas dengan lingkungan sekitar,  dan tidak berfungsinya agen-agen budaya serta tradisi keagamaan yang hilang nilai sakralitasnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai instansi kepolisian,  pemangku adat, pemangku agama,  dan Instansi pemerintahan dalam hal ini diwakilkan oleh Dinas Kominfo Prov. (Mt/Red)

Print Friendly, PDF & Email

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini