Cegah Penyelundupan Ikan, Pemerintah Rutin Gelar Operasi Bersama di Perbatasan

JAKARTA Wartaterkini.News-– Dalam rangka pengawasan lalu lintas hasil perikanan di pulau-pulau terdepan dan kawasan perbatasan Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) menggelar operasi bersama rutin di beberapa wilayah perbatasan Indonesia yang rawan kegiatan penyelundupan.

“Beberapa waktu belakangan, setidaknya operasi bersama tersebut dilakukan di empat wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura,” ungkap Kepala BKIPM Rina di Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Pada 18-19 Oktober 2018, BKIPM bersama TNI AL Nunukan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), DKP Kabupaten Nunukan, Bea Cukai, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Intelijen Negara (BIN), petugas Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik, Kantor Imigrasi, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan menggelar Operasi Bersama di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia, salah satunya perairan sekitar Kabupaten Nunukan.

Baca Juga :  Sekda Mubar Lepas Kontingen Jambore Nasional

Selanjutnya pada 7-8 November 2018, operasi bersama kembali digelar di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Sabang, dan Selat Malaka. Dalam kegiatan tersebut turut serta Komisi II DPR RI, Pangkalan Utama TNI I Sabang, Polisi Perairan Aceh, dan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo.

Operasi bersama kembali dilakukan pada 22 Desember 2018 di jalur tikus perbatasan darat Indonesia (Entikong) dan Malaysia.

Satgas Pamtas Yonif 511 (TNI), Stasiun Karantina Pertanian Entikong, BIN, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Entikong, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Imigrasi, Bea Cukai, Polsek Entikong, Komando Rayon Militer (Koramil) Entikong, Pos PSDKP Entikong, hingga pelajar dan mahasiswa turut serta dalam operasi bersama BKIPM tersebut.

Baca Juga :  Pemrov Sumsel dan Dekranasda Gelar Seleksi Peserta dan Pelatihan SETC 2019

Operasi bersama kemudian dilanjutkan di Batam, yaitu di sekitar perbatasan Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Singapura pada 8-9 Desember 2018 lalu.

Dalam kegiatan tersebut, BKIPM bersama Bea Cukai, Pangkalan Angkatan Laut Indonesia (Lanal), Polair, Badan Keamanan Laut (Bakamla), PSDKP, dan Dinas Perikanan Batam melakukan pengamanan sesuai dengan pedoman Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan.

Rina mengatakan, operasi bersama tersebut digelar dalam upaya menegakkan kedaulatan Indonesia. Menurutnya, kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional. Hal ini dapat diwujudkan dengan penegakan hukum demi mencapai kedaulatan ekonomi.

“Ini merupakan upaya kita dalam mengawasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Bagian dari kegiatan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan,” tutur Rina.

Baca Juga :  Pemprov Sumsel Siagakan 13 Mobil Derek Antisipasi Kemacetan Akibat Kendaran Mogok

Menurut Rina, kawasan perbatasan ini sering dijadikan perlintasan aktivitas pengiriman barang secara ilegal, termasuk komoditas perikanan seperti benih lobster.

“Ini adalah bentuk sinergitas instansi terkait. Kita menggabungkan potensi aparat penegak hukum agar optimal dalam meminimalisir potensi penyelundupan di berbagai wilayah perairan Indonesia,” tambahnya.

Meskipun tak ditemukan adanya kegiatan penyelundupan, illegal fishing, dan destructive fishing dalam rangkaian operasi ini, namun Rina mengatakan operasi pengawasan serupa akan terus dilaksanakan secara berkala.

“Kita tidak boleh lengah. Kegiatan penyelundupan masih marak terjadi dan selalu melihat celah. Mungkin saja mereka sengaja menghindar karena sudah mendengar bocoran adanya operasi,” imbuh Rina. (Kkp Jpp)

Print Friendly, PDF & Email

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini