banner 728x250

Bupati OKU Selatan Terima Penghargaan Ombudsman RI

Palembang Sumsel, wartaterkini.news–Pelayanan publik yang ada di Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) mendapat apresiasi yang tinggi dari Ombudsman Republik Indonesia.

Hal ini ditandai dengan penerimaan penghargaan predikat Opini Pengawasan Penyelenggaraan pelayanan Publik Tahun 2023 oleh Pemkab OKU Selatan, Rabu (01/02/2023).

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Ombudsman RI, Mokhammad Najih kepada Bupati OKU Selatan, Popo Ali Martopo, B.Com., di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel.

Bupati Popo Ali mengucapkan terimakasih telah melakukan penilaian maupun pengawasan terhadap pelayanan publik di Kabupaten OKU Selatan serta atas penghargaan yang telah diberikan ini.

Baca Juga :   Sah ! Pilkades Serentak Tahun 2023 di Pamekasan Siap Digelar

Menurutnya, hal ini merupakan hasil dari kerja keras jajaran Pemkab OKU Selatan yang terus berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat dalam berbagai sektor.

Dikatakannya, penghargaan ini bukan akhir melainkan merupakan alat untuk mempertahankan yang sudah baik bahkan untuk terus meningkatkannya, serta mengevaluasi apa yang masih kurang maksimal sehingga ke depan pelayanan publik di lingkungan Pemkab OKU Selatan semakin baik.

Kepala Ombudsman RI, Mohammad Najih mengungkapkan kepatuhan St pelayanan publik di Sumatera Selatan umumnya sudah cukup baik. Bahkan pelayanan publik di Sumsel dari tahun ke tahun terus meningkat di mana di tahun 2022 hanya ada 4 Kabupaten/kota yang masuk di zona hijau sedangkan pada tahun 2023 ini terdapat sebanyak 14 Kabupaten/kota yang masuk ke zona hijau.

Baca Juga :   Bupati OKU Selatan Serahkan LKPD Tahun 2023 Ke BPK RI Perwakilan Sumsel

Ia mengucapkan terimakasih atas dukungan dan partisipasi terhadap tugas Ombudsman. Karena menurutnya, tanpa dukungan terutama dari kepala daerah dan Forkompinda.

Pada kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MOU) pelayanan publik yang juga diharapkan dapat menjadi sandaran untuk kerjasama dan koordinasi sebagai upaya peningkatan kinerja, kualitas, dan pelayanan publik. (Ril/Red)