Bupati OKI H Iskandar Angkat Bicara

Ogan Komering Ilir,wartaterkini.news–Beredarnya berita dimedsos Pemerintah Desa (Pemdes) se-Kabupaten Ogan Komering Ilir terkait laporan dari Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Aliansi Indonesia ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pusat. Ini Tanggapan Bupati OKI H Iskandar.

Laporan tersebut bahwa ada dugaan yang diselewangkan oleh oknum kepala desa akan laporan akhir tahun kepada Dinas Pemerdayaan Masyarakat Desa (DPMD) OKI.Terkait, dugaan penyalahgunaan dan mark up dana APBDes sejumlah 314 desa dalam 18 kecamatan yang patut diduga merugikan uang negara milyaran rupiah.

H Iskandar menegaskan terkait laporan dana desa oku timur dan oki indikasinya ada penyelewengan dana desa.

“Untuk oki tidak ada penyelewengan anggaran dana desa itu semua sudah clear . Sudah diaudit oleh BPK dan BPKP. Dan kita yang terbaik serapannya. Untuk sumsel Kita salah satu yang terbaik untuk pengunaan dana dd itu” ungkap Iskandar, Rabu (5/12/2018) usai menghadiri paripurna didprd OKI.

Baca Juga :  Menurunkan Angka Kemiskinan di Mulai Dari Desa

Kepala Dinas PMD Kabupaten OKI Hj Nursula SSos mengatakan, persoalan yang dilaporkan oleh Aliansi Indonesia Kabupaten OKU ke KPK, sudah di klarifikasi ke media dan semua itu sudah selesai.

“Pihak BPK dan BPKP sudah mengaudit pengunaan anggaran dana desa di kabupaten oki.mereka sudah mangkal sebulan disini,” ucap Nursula ketika dihubungi melalui telpon dan pihak desa sangat berhati-hati dalam penyusunan anggaran penggunaan dana desa.

Dijelaskan Ketua DPC BPAN Aliansi Indonesia Kabupaten OKI, Kelana Dewi SP MM, mengakui bahwa, laporan yang dilakukan oleh Kanda Budi selaku Ketua DPC Aliansi Indonesia Kabupaten OKU, terhadap DPMD dan Bupati OKI, tidak ada koordinasi sama sekali di BPAN Kabupaten OKI.

“Sama sekali kami belum tahu bahwa Kanda Budi melaporkan dugaan penyalahgunaan program dana desa dan anggaran dana desa di OKI,” kata Kelana panjang lebar yang akan berkoordinasi langsung ke DPMD dan akan mengajukan permohonan data laporan akhir tahun, program desa ke Pusat Pelayanan Informasi Daerah (PPID) Kabupaten OKI.

Baca Juga :  Operasi Lilin Musi 2020, Pencegahan Covid-19 dan Kamseltibcarlantas Jadi Perhatian

“Karena kalau memang laporan dan kerja desa tidak ada persoalan. Seyogjanya, pihak desa maupun DPMD jangan ketar ketir terkait laporan ke KPK,” tegas Kelana pada wartawan yang membahas lima poin yang dilaporkan ke KPK.

Dijelaskan Kelana, berdasarkan temuan dari Kanda Budi itu, seperti adanya kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa yang menggunakan biaya Rp 7 juta per desa di kalikan dengan 314 desa. Lalu, diduga pelatihan desa di luar provinsi dengan biaya Rp 18 juta per desa.

Tak hanya itu, ada pengadaan alat tulis kantor, laptop, prinyer sebesar Rp 8 juta per desa. Serta pengadaan papan atau banner pengumuman APBDes Rp 7 juta per desa yang di koordinir langsung oleh staf pegawai dari DPMD OKI.

Baca Juga :  Perkuat Komitmen Cegah dan Turunkan Stunting 

Demikian, persoalan desa sekarang ini sudah viral terkait pemanggilan paksa terhadap Kades Gajah Makmur Kecamatan Sungai Menang OKI dan kini mendekap di sel tahanan Mapolres OKI. Kemudian Kades Sritanjung Kecamatan Tanjung Lubuk OKI dilaporan warga terkait penyelewengan dana desa.

Untuk diketahui sesuai dengan surat Nomor RRA/0231/B/BPAN -AI/SS/XI/2018 dengan perihal Laporan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Kabupaten OKI dari 2016 sampai 2018, dihadapan awak Media Kanda Budi dan Tim mengatakan sudah melaporkan kasus ini ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta (26/11/2018).

Demikian laporan tersebut diterima oleh Staf KPK RI Pungky. (firman/Red)

Print Friendly, PDF & Email

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini