Bersama PPS Se-Kab Lampura, KPU Gelar Rakor di Hotel Graha Wisata

Lampung Utara,Wartaterkini.news–
Jelang pemilihan umum serentak 17 April tahun 2019 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara menggelar rapat koordinasi (rakor) dalam rangka penyusunan DPK dan DPTB Bersama PPS Se-Kabupaten setempat di hotel Graha Wisata. senin (11/02/2019).

Selaku Ketua KPU Lampura H. Marthon., SE, meminta Panitia PPK dan PPS, melakukan verifikasi dan validasi data terkait Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) sesuai data yang diterima dari Kementrian Dalam Negeri dan Dirjen Kependudukan.

DPTb merupakan data pemilih tetap yang sudah ada tetapi karena ada kebutuhan atau kepentingan tertentu, pemilih bersangkutan harus menyampaikan hak pilihnya di daerah lain dengan alasan tertentu. Sedangkan DPK merupakan data pemilih disabilitas atau penyandang cacat yang harus diperhatikan oleh PPK dan PPS di daerahnya.

Baca Juga :  Gubernur Sumsel Nyoblos

“PPK dan PPS dihimbau dapat dapat melakukan verifikasi dan validasi DPTb dan DPK.” Ujarnya. Saat rapat koordinasi (Rakor) dengan PPK dan PPS terkait pemuktahiran data pemilih DPTb dan DPK Pemilu 2019, Senin 11 Februari 2019.

Terkait PDTb dan DPK dilaksanakan KPU berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 37 Tahun 2018 perubahan atas PKPU No 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilu 2019.

Baca Juga :  Pemilu 2019 Dinilai Berjalan Aman, Lancar dan Demokrasi

“Bagi warga yang sudah masuk DPT dapat masuk ke DPTb dengan mengurus surat pindah memilih atau formulir A5 dengan cara menyiapkan KTP-E serta sudah memastikan masuk DPT, Warga tersebut mendatangi PPS atau KPU asal daerah untuk mengisi A5 selanjutnya petugas akan memasukan daftar nama ke DPTb,” jelasnya.
.
Menurutnya, DPTb akan diberikan oleh petugas dengan 10 alasan yang diajukan warga. Alasan tersebut yakni menjalankan tugas saat pemilihan suara, menjalani rawat inap di rumah sakit, puskesmas dan keluarga mendampingi, penyandang disabilitas di panti sosial atau panti rehabilitasi, menjalani rehabilitasi narkoba.

Baca Juga :  Antisipasi Covid-19, Pemdes Ngkaer tak kenal Lelah Himbau Warganya Agar Patuhi Protokol Kesehatan

Selain itu warga yang menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan atau terpidana yang sedang menjalani hukuman atau penjara, pindah domisili, tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah/tinggi, tertimpa bencana alam dan bekerja diluar domisili.

“Untuk itu bagi warga yang masuk dalam DPTb diharus mengurus paling lambat 30 hari sebelum pencoblosan. DPTb dapat dikeluarkan jika pemilih tidak dapat mencoblos di tempat pemilihan suara (TPS) asal domisili,” Ungkapnya. (Rizal.As/Red)

Print Friendly, PDF & Email

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini