Bendahara DPRD SBB Diduga Palsukan Tandatangan PPK Dalam Pencairan Anggaran Miliaran Rupiah 

Seram Bagian Barat Malut, wartaterkini.news–Tidak di Libatkan dalam Proses pencairan anggaran, Rany Tomia Bendahara Sekretariat DPRD kabupaten seram bagian barat (SBB) diduga memalsukan tandatangan dan paraf Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) DPRD SBB.

Navia Patty PPK SKPD pada Sekretariat DPRD SBB yang enggan berkomentar saat pertama kali dihubungi menyatakan tanda tangan dan parapnya terkait terhadap dokumen pencairan anggaran Sekretariat DPRD sebanyak dua belas kali dipalsukan oleh Bendahara Rany Tomia.

Namun Dirinya mengakui ada beberapa kali pencairan anggaran miliaran rupiah dirinya tidak di libatkan sebagai PPK.

Baca Juga :  DPRD Gelar Rapat Paripurna HUT Ke-18 Kabupaten SBB

Hal ini di sampaikan oleh Patty Saat di Konfirmasi oleh media ini lewat telepon selulernya pada Senin (28/06/2022) pukul 10:00 wit.

Terpisah saat media ini mengkonfirmasi bendahara DPRD SBB Rany Tomia membantah melakukan pemalsuan tandatangan PPK terhadap dokumen pencairan sebanyak dua belas kali.

Namun Tomia mengakui melakukan pemalsuan tandatangan dan paraf PPK hanya satu kali.

“Dia (PPK) ada paraf dan tandantangan, dia parlente (bohong) hanya satu kali yang PPK tidak paraf dan tandatangan.” Kata Tomia.

Baca Juga :  Jelang Pemilu PPK, PPS Pagaralam di Bimtek

Tak hanya Itu, surat pernyataan kelengkapan dan keabsahan verifikasi yang merupakan kewenangan PPK juga di ambil alih oleh Rani Tomia dalam proses pencairan dan hal itu di akui oleh Rani saat di konfirmasi media ini.

“Pencairan anggaran reses anggota DPRD belum verifikasi dan beta (saya) buat pernyataan di keuangan”,Sebut Tomia.

Terpisah Hendrik Mandaku Kepala BPKAD Kabupaten SBB Saat saat konfirmasi melalui pesan Pesan Whatsapnya oleh media ini pada Senin (27/06/22) pukul 18:53 (malam) terkait ada dokumen pencairan sekretariat DPRD yang belum di tandatangani oleh PPK namun sudah proses pencairan dan Bendahara buat pernyataan yang itu merupakan kewenangan PPK.

Baca Juga :  Bupati OKU Terima Kunjungan Atlet Tinju Berperestasi Tingkat Nasional

Mandaku mengatakan akan besok (hari ini) akang mengecek anak bawahannya. “Ok, makasih nanti beta cek teman- teman besok.”Balas Hendrak Lewat Pesan WhatsApp

Untuk di ketahui pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara. (Fadil/Red)

Print Friendly, PDF & Email

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini