banner 728x250

Bawaslu Klaim Video Kades Cendana Arahkan Pilih Partai Politik Tidak Cukup Bukti, Kasus Diserahkan ke Pemda Morotai

Kantor Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara

Morotai Maluku Utara, wartaterkini.news Bawaslu Pulau Morotai menilai bukti video viral Kepala Desa (Kades) Cendana dan keterangan para saksi tidak cukup untuk membuktikan Pelanggaran Pidana Pemilu 2024.

Bukti video dimaksud, yakni Kades Cendana, Kecamatan Morotai Jaya, mengarahkan bawahan memilih partai Politik Golkar dan PSI pada saat apel bersama di Kantor Desa menjelang Pemilu 14 Februari 2024.

Koordinator Devisi Pengawasan dan Hukum, Bawaslu Morotai, Mulkan Hi Sudin, dikonfirmasi kamis (21/03/2024) mengaku kasus dugaan Pidana Pemilu Kades Cendana telah direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Morotai.

Baca Juga :   Dugaan Penyuapan Lulus Proses Rekrutmen, AWAI Minta Polres Aceh Timur Periksa PPK dan PPS

“Soal masalah Kades Cendana, torang (Kami) sudah rekomendasikan ke Pemerintah Daerah, kami pakai Undang-Undang (UU) lainnya yakni penanganannya melalui UU Desa. Artinya kami rekomendasi ke Pemda untuk di tindak melalui UU Desa,” tutur Mulkan

Menurutnya berdasarkan hasil kajian yang disampaikan melalui Pemberitahuan Status Temuan, Bawaslu telah merekomendasikan ke instansi Pemda Morotai dengan Status Temuan Pelanggaran Hukum lainnya.

Pasalnya, dalam kasus dugaan Pidana Pemilu Kades Cendana, bukti video dan keterangan para saksi tidak cukup untuk ditindaklajuti pada tahap selanjutnya atau ke rana polisi.

Baca Juga :   Ratusan ASN Langgar Netralitas saat Pemilu 2024

“Karena untuk alat bukti video dan keterangan saksi tidak cukup untuk kita naikkan ke tahap selanjutnya sehingga kasus Kades Cendana itu kami putuskan untuk direkomendasikan ke Pemda dengan penanganan hukum lainnya yakni UU Desa,” bebernya

Mulkan pun menambahkan, Kades Cendana akan diberikan saksi oleh Pemda Morotai sebagaimana UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan lainnya.

“Jadi yang bersangkutan (Kades Cendana) nanti diberikan sanksi oleh Pemda melalui UU Desa dan UU lainnya,” pungkasnya sembari menutup
(Endi/Red)