Banyuasin Terima WTP Atas LKPD 2017

Banyuasin,wartaterkini.news – Pemerintah Kabupaten Banyuasin menerima piagam penghargaan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas LKPD Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, di Gedung Auditorium Pemkab Banyuasin Senin (05/11).

Di hadapan peserta Rakor Percepatan Penyerapan DAK fisik dan dana desa tahap II, penghargaan untuk pemkab/kota ini diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Sumsel Tauhid, SE, M.Sc, IB, M.BA.

Dalam sambutannya, Bupati Banyuasin H. Askolani, SH, MH mengatakan, sangat senang dengan pencapaian ini.  “Banyuasin sudah tujuh kali mendapat WTP dan Alhamdulillah kita sudah dapat WTP 5 kali maksudnya 5 kali berturut-turut,” katanya.

Baca Juga :  Peringati Hari Santri 2020, PC LAZISNU, PC Fatayat NU Bersama Pemda Jepara Gelar Sunatan Massal Gratis

Dengan pencapaian ini Semoga Kabupaten Banyuasin benar benar bangkit sesuai dengan Visi Misi Banyuasin BANGKIT, ADIL dan SEJAHTERA.

Askolani juga Menyambut Baik penambahan Dana desa dan Adanya dana Kelurahan “adanya penambahan dana desa ini yang berarti ada peningkatan dan kita sambut dengan baik suatu yang baik cukup bagus dalam rangka mempercepat pembangunan di kabupaten Banyuasin,” ungkapnya.

”Saya harap dapat dana ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan kelurahan dan juga untuk kepentingan masyarakat yang ada di kelurahan, terutama kaitan masalah ekonomi,” tutupnya.

Baca Juga :  Pemda Muna Barat Kembali Terima Penghargaan WTP Enam Kali Berturut-turut

Menanggapi masalah percepatan penyerapan DAK fisik dan dana desa yang ada di Banyuasin, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Ir. H. Ahmad Hafiz Tohir menyampaikan, kurangnya penyerapan dana desa di Banyuasin sedikit terganggu karena dana insentif desa di Banyuasin adalah yang paling tinggi namun sekarang sudah diatur.

“Karena ada sedikit ketelatan disisi pelaporan dari penerimaan sehingga menjadi kendala dalam menghabiskan dana desa itu sendiri sehingga menjadi Timpang,” katanya.

Baca Juga :  4 Tahun Berturut - turut Pemkab Morotai Sabet Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Maluku Utara

Ia menambahkan, kebutuhan yang mendesak dan tidak semua infrastruktur kelurahan memadai bukan hanya desa saja. Dana kelurahan juga dimasukkan dalam Undang – undang APBN mengenai dana kelurahan sebesar Rp3 triliun supaya ada keadilan bagi semua.

“Lahirnya dana kelurahan diambilkan dari dana desa, yaitu dari Rp73 triliun dengan Rp3 triliun untuk kelurahan dan Rp70 triliun dari dana desa, dengan ini dana desa meningkat sebanyak Rp10 triliun,” pungkasnya. (Kus/Red)

Print Friendly, PDF & Email

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini