Bandara Udara, Diduga Proyek Fiktif Pemda Matim

oleh -1.122 views

Manggarai Timur NTT, wartaterkini.news–Rencana Pembangunan Bandara Udara di Tanjung Bendera dinilai sebagai proyek fiktif Pemerintah Daerah (Pemda) Manggarai Timur (Matim). Hal ini diungkapkan oleh Ferdy Hasiman Peneliti Alpha Research Database pada diskusi yang digelar Solidaritas Peduli Rencana Pembangunan Bandara di Matim

Menurutnya, proyek bandara ini belum memiliki nilai keekonomian apapun. “Kita melihat nilai keekonomian dari proyek ini masih sangat jauh. Tidak ada hitung-hitungan bisnis, maka ini adalah proyek abal-abal dan fiktif dari pemda Matim,” tegas Ferdy Senin (6/6/21)

Dirinya malah menduga adak praktik korupsi yang tengah berlangsung dalam proyek pembangunan bandara ini dan meminta untuk dilaporkan ke KPK.
“Proyek ini melibatkan keuangan negara karenanya kita semua harus tahu pengelolaan dan segala macam peruntukannya. Jika tidak transparan, maka ini saatnya kita harus bersatu untuk melapor ke KPK. Karena proyek ini proyek bermasalah, proyek korupsi, tidak ekonomis dan hanya jadi proyek bancakan Pemda Matim.”

Ia juga menegaskan bahwa pandemi covid-19 tengah memberi dampak besar disektor anggaran negara. Baginya memaksa pembangunan bandara adalah pilihan yang tidak tepat dan tidak bisa diteruskan.

“Ditegah pandemi ini, DPR jugah tengah melakukan refocusing anggaran untuk melihat dan mengefisiensi kembali angaran yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, baik transfer Pusat ke Daerah, maupun untuk Kementerian dan lembaga.

Jadi pembangunan bandara ini tidak bisa diteruskan apalagi dengan prosedur-prosedur hukum yang banyak catatnya, diikuti tindakan diskriminasi, persekusi dan pembungkaman terhadap sejumlah masyarakat yang menolak,” jelasnya.

Seturut pengakuan dari Irenius Lagung, tindakan perskusi dan pembungkaman tersebut terjadi saat dirinya bersama masyarakat lain mengkritisi kebijakan pembangunan bandara yang direncanakan Pemda Matim.

“Selain ada oknum yang tengah mengacaukan struktur adat tanah Tanjung Bendera, dalam mengawal rencana pembangunan bandara ini, kami juga banyak mendapati tindakan persekusi, ancaman, diskriminasi dan pembungkaman. Memang suara kami dibendung untuk jangan mengngkapkan kasus ini ke publik dan meluruskan semua mekanisme yang banyak salahnya selama ini,” ungkap Irenius Lagung yang juga menjadi pembicara dalam diskusi yang bertajuk Bandara Matim: Untung atau Buntung?

Baca Juga :  Masyarakat Kembur Tolak Pembangunan Pancaran Mart di Wilayahnya

Lebih lanjut, Ferdi Hasiman membeberkan sejumlah informasi penting seputar kondisi industri penerbangan tanah air. Menurutnya banyak maskapai penerbangan sedang mengalami kerugian besar dan menunggu waktu untuk gulung tikar.

“Bisnis bandara itu bisnis yang ongkosnya tidak murah (hight cost). Untuk biaya avtur saja sangat mahal, Pembiayaan leasing itu juga sangat besar, belum perawatannya. Misal, Garuda itu bukan hanya kali ini merugi, tapi hampir setiap tahun dan ruginya diatas 2000 persen. Tidak pernah Garuda itu laba. Dan pesawat Garuda itu hanya punya 62 pesawat sendiri, 90 lainya itu rental. Lion Air juga sebenarnya tinggal tunggu watu akan deklarasi bangkrut karena utangnya bertumpuk,” papar Ferdy

Menurutnya Kebijakan yang dilakukan banyak maskapai penerbangan ke depan adalah memangkas rute penerbangan.

“Garuda, Lion Air dan beberapa maskapai lain saat ini banyak memangkas ruete penerbangan. Ini salah satu cara yang untuk tidak memperlebar kerugian,” terangnya.

Ia juga mencemaskan bahwa Bandara Tanjung Bendera nanti bakalan mangkrak karena tidak ada pesawat yang mau terbang di Matim.

“Lion Air sebagai pemilik ceruk pasar terbesar di tanah air mau gak dia beterbang di Matim. Atau Garuda dan maskapai-maskapai lain. Kalau tidak ada yang mau maka ini menjadi beban sejarah bagi Pemda Matim. Karena gak ada peswat yang mau kesana. Dan untuk terbang ke rute yang baru nanti saya pikir mereka akan berhitung dan melihat secara bisnis dengan teliti, meskipun Pemda sudah menyiapkan tanah untuk bandara. Karena ini kan business to bussines. Apakah ini tempatnya ramai apa ngak. Jadi nilai ekonomis dari sebuah proyek itu harus dihitung betul,” tegasnya.

Baca Juga :  Antisipasi Penyebaran Virus Corona, Kanit Sabara Polsek Bajeng Gowa Himbu Pedagang Pasar Sentral Limbung

Karenanya bandara Tanjung Bendera nanti ia usulkan diberi nama bandara Agas Andreas.

“Kalau di L. Bajo itu bandara Komodo, di Ruteng itu Frans Sales Lega, ya di Matim nanti bandara Agas Andreas saja,” Cetus Ferdy diikuti gelak tawa

Tak hanya Ferdy, dalam diskusi yang digelar secara virtual tersebut, Onsa Joman mantan ketua Komisi A DPRD Matim yang menangani urusan perhubungan mengakui hal yang sama. Bahwa proyek bandra udara ini adalah proyek ambisius Pemda Matim yang tidak mungkin terlaksana.

“Saya sudah mencurigai dari awal, rencana pembangunan bandara yang ambisius ini tidak mungkin terlaksana. Kecurigaan ini jelas terjawab waktu rapat konsultasi komisi A yang berlangsung dua kali dengan Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Udara. Dari konsultasi tersebut kami mencatat bahwa masih ada berapa alasan teknis dan administratif yang belum dibereskan dan sulit untuk dilakukan pembangunan badara di Matim,” paparnya.

Ia mengutip peryataan dari pejabat urusan teknis Dirjen Perhubungan Udara yang turut ikut dalam rapat konsultasi yang digelar , bahwa bentang udara antar Ruteng dan Tanjung Bendera itu hanya 30 km.

Sehingga dia bilang, roda pesawat baru naik langsung dikasih turun lagi. Dari hasil konsultasi tersebut, menurutnya pada tahun 2017 anggaran sebesar 3,8 miliar dipotong oleh komisi A DPRD Matim.

Karena salah satu dasarnya adalah persoalan kepemilikan tanah atau pembebasan lahan.

“Itulah kenapa di komisi A sejak pembahasan kebijakan umum sampai di PPAS kita selalu menekan pemda. Kalau omong kerugian daerah, sudah banyak kerugian daerah. Banyak buang percuma untuk studi-studinya mubazir dan tidak ada guna. Ada itu studi yang masa berlakunya 9 bulan saja, lewat 9 bulan tidak pakai lagi tu hasil studi. Setelah itu studi lagi, jadi ini buang-buang anggaran betul,” tegasnya.

Baca Juga :  OKI Target Optimalisasi Peningkatan Nilai SAKIP dari Kemenpan RB 2021, Ini Langkahnya

Selain juga karena di rencana induk bandara udara di Bapenan itu belum mengakomodir rencana pembangunan bandara udara di Matim.

“Banyak soal teknis yang bermasalah. Kecuali kalau ada hal gaib yang meluruskan semuanya,” ucapnya.

Ia juga membeberkan bahwa Pemda Matim butuh 75 Miliar untuk membangun Bandara Tanjung Bendera.

“Berdasarkan hitungan dari tim teknis urusan kebandaraan udara Kabupaten Matim pada tahun 2017, untuk cutya (pemotongan) itu ada 3 juta kubik, dan untuk fill butuh dana miliaran. Kurang lebih 75 miliar dana yang harus disiapkan Pemda Matim untuk cut and fillnya, karena Pemda Matim dalam hal ini sebagai pemerakarsa atau penyedia tanah,” tegasnya.

Ia mengakui sudah banyak uang Pemda yang dihabiskan dalam proyek bandara ini.

“Terhadap rencana yang tidak jelas ini kita sudah habis banyak uang. Dan komisi A pada thn 2017 itu memangkas semua anggaran-anggaran siluman itu. Bahwa sekarang muncul lagi di badan anggaran DPRD dan termuat di APBD, itu saya tidak tau,” katanya diikuti gelak tawa.

Dan menurutnya, pada tahun 2017 anggaran yang terealisasi itu hanya 1,7 Miliar dari 3,8 miliar yang dianggrkan. Karena yang lain tidak bisa dilakukan

Diskusi yang dimoderatori oleh Astra Tandang tersebut berhasil mengahadirkan ratusan partisipan. Rencananya diskusi ini akan terus berlajut dalam minggu-minggu ke depan dengan tema dan pembicara yang berbeda. (Yulianus/Red)

Print Friendly, PDF & Email