Aturan Baru, 10 Hari PNS Bolos Kerja Langsung Dipecat, Pemkab Morotai Akan Berlakukan

oleh

Morotai Maluku Utara, wartaterkini.news – Pemerintah secara resmi telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam PP No 94 Tahun 2021 ini terdapat tiga sanksi atau hukuman bagi PNS yang melakukan pelanggaran yakni Sanksi Ringan, Sanksi Sedang dan Sanksi Berat.

Selain itu, pada Pasal 11 PP No 94 ini ditegaskan bahwa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun.

Baca Juga :  Ormas Gempar Santuni Yatim Dan Dhuafa Di Cikarang Selatan

“Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja,” lanjutan Pasal 11

Menanggapi aturan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Pulau Morotai, Andrias Thomas mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai akan memberlakukan aturan tersebut namun saat ini masih dalam tahapan sosialisasi.

“Saat ini kami sudah mulai sosialisasi, pada hari jumat kemarin saya juga telah rapat evaluasi bersama Pimpinan OPD salah satu yang dibahas dalam rapat yaitu terkait PP No 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN, atas revisi PP 53,” ujar Andrias saat ditemui wartaterkini.news, senin (11/10/2021).

Baca Juga :  Awalnya Juara I Morotai Idol, Kini Nursia Lolos Masuk Lida Dangdut Indosiar

Andrias juga menjelaskan bahwa, peran penting dalam PP 94 tahun 2021 yakni Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pasalnya Pimpinan OPD dapat memberikan teguran atau sanksi langsung kepada bawahannya.

“Aturan ini beda dengan sebelumnya, kalau sebelumnya setiap pelanggaran bagi PNS selalu ditunggu teguran atau sanksinya dari Sekda atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah,”jelasnya

Menurutnya, apabila seorang staf melakukan pelanggaran maka yang membuat teguran dan pembinaannya yakni Kepala Seksi (Kasi) atau Kepala Sub Bagian (Kasubag), begitupun apabila Kasi atau Kasubag yang melakukan pelanggaran maka yang menegur langsung yakni Kepala Bidang (Kabid) dan Sekretaris.

Baca Juga :  SDN UPT XVIII Mukti Harapan Aceh Singkil Rawan Terkena Longsor

“Sementara untuk Kabid dan Sekretaris yang melakukan pelanggaran maka yang membuat teguran dan pembinaan langsung dari Kepala Dinas atau Kepala Badan di setiap OPD,”terangnya

Andrias juga memastikan, kedepannya Pemkab Morotai akan memberlakukan PP 94 tahun 2021 setelah melewati tahapan sosialisasi.

“Apalagi saat ini Bupati Morotai Benny Laos juga sudah menegaskan bahwa aturan harus ditegakan, dalam hal ini penegakan disiplin bagi PNS,” tandasnya

Untuk itu, pihaknya berharap dengan hadirnya PP 94 Tahun 2021 ini, maka PNS dilingkup Pemkab Morotai lebih meningkatkan kedisiplinan dan patuh terhadap aturan. (Endi/Red)

Print Friendly, PDF & Email