Asosiasi Pelaku Pariwisata Mabar Ralat Pasal Ke-2 MOU Mogok Pelayanan Pariwisata

Mabar NTT, wartaterkini, news – Asosiasi Pelaku Pariwisata Manggarai Barat meralat kalimat pada pasal 2 Sanksi dalam nota kesepahaman bersama antar lintas asosiasi Pelaku pariwisata dan individu pelaku pariwisata atas dasar pertimbangan dan kesepakatan bersama 24 asosiasi Pelaku Pariwisata.

Perubahan itu disampaikan saat Press Conference yang dilaksanakan di Cafe G20, Jln. Batu Cermin,Labuan Bajo, Sabtu, (30/07/2022) Pukul 20.00 wita(Malam)

Mewakili dari 24 asosiasi Pelaku pariwisata, Rafael Todowela menyampaikan beberapa poin perubahan/ralat pada nota kesepahaman yang telah dibuat sebelumnya dan telah beredar di pemberitaan media sosial dan publik.

Menurut Rafael, Perubahan redaksi kalimatnya terletak pada pasal 2 (sanksi) yang berbunyi,”Jika dalam waktu tertentu asosiasi dan pelayanan pariwisata melanggar kesepahaman ini maka bersedia untuk dibakar apapun bentuk fasilitasnya”.

Lalu perubahan kalimatnya menjadi,”Jika dalam waktu tertentu asosiasi dan pelayanan pariwisata melanggar kesepahaman ini maka bersedia untuk bertindak secara tegas baik ringan maupun berat”.

“Kami ralat redaksi kalimatnya pada pasal 2 (sanksi) tersebut atas dasar pertimbangan dan kesepakatan bersama antar lintas asosiasi Pelaku pariwisata,”tegas Rafael

Baca Juga :  Camat Idi Rayeuk Lantik Keuchik buket Langa

Berikut beberapa poin hasil perubahannya beserta sanksi yang dilanggar dalam nota kesepahaman tersebut yakni:

Pada Hari ini, Sabtu Tanggal Tiga Puluh Juli Dua Ribu Dua Puluh Dua (30/07/ 2022) pukul 20.00 wita bertempat di Cafe G20, jln Batu Cermin, Labuan Bajo. Dengan ini Kami Menyampaikan Perubahan Nota Kesepahaman Bersama Yakni:

1. Kami asosiasi penyedia jasa pariwisata di Labuan Bajo dan setiap pelaku pariwisata Kabupaten Manggarai Barat, menyepakati sebuah keputusan bersama sebagai bentuk aksi terhadap kebijakan otoriter dari pemerintah pusat terkait dengan kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo yang
diberlakukan per 1 Agustus 2022.

Kami bersepakat untuk menghentikan semua jenis pelayanan jasa Pariwisata di kepulauan Taman Nasional dan di seluruh destinasi pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat mulai tanggal 01 Agustus-31 Agustus 2022, sebagai bentuk aksi protes dan penolakan kami terhadap kebijakan kenaikan harga tarif masuk Taman Nasional Komodo oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Baca Juga :  Pemkab OKI Mulai Kerjakan Perbaikan Jalan Lebung Batang-Tulung Selapan

2. Menyadari konsekuensi dari kebijakan kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo yang dimonopoli oleh PT. Flobamor sehingga menyebabkan kemiskinan seluruh pelaku pariwisata serta masyarakat Kabupaten Manggarai Barat serta Masyarakat Indonesia umumnya.

Kami dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun dalam menyepakati komitmen pemberhentian semua aktivitas pelayan jasa pariwisata di kabupaten Manggarai Barat yang akan dimulai pada tanggal 01 Agustus – 31 Agustus 2022.

3. Atas dasar musyawarah mufakat per tanggal hari ini (30/07/2022), kami tunduk dan patuh serta siap menerima segala konsekuensi yang telah disepakati. Apabila ada pelaku pariwisata per orangan maupun perusahaan yang melanggar komitmen bersama ini siap menerima sanksi dan konsekuensi, di antaranya;

Pemilik kapal wisata, pemilik penyedia jasa transportasi darat, pemilik restoran, pemilik hotel, fotografer, guide, pelaku usaha kuliner akan diberi sanksi tegas apabila ada pihak yang melanggar.

Baca Juga :  Diduga Atlet Luar Daerah Ikut Bertanding Pada Porkab OKU Selatan 2019

4. Bahwa menjamin kepastian hukum & perjanjian ini, maka kami seluruh asosiasi & lapisan pelayan pariwisata sepakat untuk membuat perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

(Pasal 1/Jangka Waktu Perjanjian)
Perjanjian ini berlaku efektif sejak ditandatangani perjanjian ini dan diterima oleh seluruh asosiasi & lapisan pelayan pariwisata pada tanggal 01 Agustus-31 Agustus 2022.

(Pasal 2/Sanksi)
Jika dalam jangka waktu tertentu asosiasi & pelayan pariwisata melanggar kesepakatan ini maka bersedia untuk bertindak secara tegas baik ringan maupun berat.

Nota Kesepahaman sebagaimana yang tertulis di atas bersifat mengikat diri dan tidak memilik konsekuensi hukum baik secara perdata maupun pidana. Demikian perjanjian ini dibuat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa paksaan dari pihak manapun.

Diketahui Penandatanganan nota kesepahaman itu diikuti oleh 24 asosiasi Pelaku pariwisata dan disertakan dengan cap jempol diatas meterai 10.000. (Eras/Red).

Print Friendly, PDF & Email

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini