Anggaran 2019 Capai 110,73 Triliun, Menteri Basuki Instruksikan Percepat Lelang

JAKARTA,Wartaterkini.news–Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menginstruksikan kepada seluruh satuan kerja Kementerian PUPR untuk mempercepat pelelangan pekerjaan tahun 2019 agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat.

Pasalnya, pada tahun 2019, Kementerian PUPR mendapat amanah untuk membelanjakan anggaran sebesar Rp110,73 triliun di mana sekitar 84% atau Rp93 triliun merupakan belanja modal.

Demikian disampaikan Menteri Basuki dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan tahun 2019, Kementerian PUPR hingga 11 Desember 2018 sudah melelang sebanyak 2.425 paket pekerjaan senilai Rp27,55 triliun, dari total 10.723 paket pekerjaan kontraktual tahun 2019 senilai Rp88,58 triliun.

Dari 2.425 paket pekerjaan yang dilelang tersebut, sebanyak 560 paket senilai Rp17,33 triliun sudah terkontrak dan sisanya sebanyak 1.865 paket senilai Rp10,22 triliun masih dalam proses lelang.

Sisanya 5.086 paket belum lelang namun sudah masuk dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan 3.212 paket belum masuk ke dalam SIRUP.

“Untuk Program Padat Karya seperti padat karya irigasi, jembatan gantung, PISEW, Pamsimas, dan Sanimas harus sudah dimulai pada Januari-Februari 2019,” ujarnya.

Baca Juga :  Tambahan Satu WNI Terkonfirmasi COVID-19 di Taiwan

Menteri Basuki mengatakan, percepatan lelang merupakan salah satu arahan Presiden Joko Widodo pada saat penyerahan DIPA 2019 di Istana Negara, Selasa (11/12/2018) pagi.

Arahan Presiden Jokowi lainnya adalah agar program yang direncanakan fokus pada outcome, memprioritaskan pada kegiatan utama, bukan kegiatan pendukung seperti mengurangi anggaran rapat dan perjalanan dinas. Selain itu juga menekankan pentingnya konsolidasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Daerah, dan Sektoral.

Kemudian seluruh program harus dipastikan berjalan dengan baik dan maksimal, serta melakukan pemantauan secara berkala dan setop praktek korupsi, pemborosan, mark-up, dan memastikan untuk kepentingan rakyat.

“Program tidak hanya output namun sampai ke outcome. Seperti program pembangunan bendungan harus diikuti oleh pembangunan jaringan irigasi sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat,” kata Menteri Basuki.

Pada tahun ini, Kementerian PUPR juga mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp5,1 triliun diluar DIPA Kementerian. Anggaran tersebut berada di DIPA Kementerian Keuangan yang akan digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Availaibility Payment (KPBU-AP).

Baca Juga :  Pacu Prestasi, Atlit OKI Diganjar Penghargaan

Dana KPBU-AP tersebut akan digunakan untuk empat kegiatan, yakni Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera (Riau-Sumsel) sebesar Rp1,1 trilun, Preservasi Jalan Trans Papua (Wamena-Mumugu) sebesar Rp1,9 triliun, Penggantian Jembatan di Lintas Utama Pulau Jawa sebesar Rp800 miliar, serta Preservasi Jalan dan Jembatan Lintas Tengah dan Barat Pulau Sumatera sebesar Rp1,2 triliun.

Mengingat skema ini baru pertama kali dilakukan, oleh karenanya beberapa waktu lalu Kementerian PUPR telah melaksanakan sosialisasi kepada calon investor.

Menteri Basuki mengatakan infrastruktur yang dibangun saat ini tidak lagi hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar, namun harus ditujukan untuk mendorong peningkatan daya saing bangsa.

Untuk itu Menteri Basuki kembali mengingatkan kepada seluruh Kepala Balai harus mampu menjadi infrastructure manager, bukan hanya sekedar construction manager.

“Kepala Balai harus sigap bertindak dan bertanggung jawab memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dapat diselesaikan dengan tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tepat manfaat,” pesannya.

Baca Juga :  Meriahkan HUT RI, Satgas Yonif Mekanis 403 Gelar Baksos Kesehatan Gratis di Perbatasan

Ditambahkan Menteri Basuki, bahwa sesuai fokus Pemerintah tahun 2019 yang mengusung narasi besar pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM, Kementerian PUPR mendapat tambahan anggaran untuk penguatan SDM sebesar Rp6,56 triliun, di mana sebesar Rp6,53 triliun dialokasikan untuk pembangunan prasarana pendidikan dan Rp32 miliar untuk peningkatan vokasi tenaga konstruksi.

“Dalam hal pembangunan SDM, Kementerian PUPR diminta meningkatkan sertifikasi tenaga konstruksi 10 kali lipat di tahun 2019,” ujarnya.

Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2018 ini, Menteri Basuki kembali menekankan seluruh Satker untuk tetap fokus dan berupaya keras menyelesaikan pekerjaan yang sudah diprogramkan, serta menjaga komitmen untuk dapat mencapai prognosis penyerapan anggaran sebesar 92,35% sesuai target yang ditetapkan.

Hingga 11 Desember 2018, progres fisik keseluruhan pekerjaan di Kementerian PUPR sebesar 80,10% dan progres keuangan sebesar 74,99% dari total anggaran 2018 sebesar Rp105,90 triliun.

“Jangan hanya asal menyerap dengan tujuan meningkatkan progres penyerapan, namun tetap menjaga keselamatan, kualitas, dan keamanan hasil pekerjaan,” pungkas Menteri Basuki. (Pupr/Norvan)

Print Friendly, PDF & Email

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini