Aleg PKB SBB Desak Dinas Pemdes Siapkan Draf Ranperda Perubahan Status Desa

Seram Bagian Barat Maluku, wartaterkini.news–Terkaait Dengan Rancangan Perda Perubahan status Desa menjadi Desa Adat di kabupaten seram bagian barat, Arif Pamana Anggota Fraksi PKB meminta kepada Pemerintah dalam hal ini Pemdes untuk serius dalam menyiapkan Draf Ranperdanya Agar segera dimasukan Ke DPRD untuk dilakukan Pembahasan.

Pasalnya, Perubahan Status Desa Menjadi Desa Adat adalah ketentuan perundang Undangan yang di atur dalam Permendagri 01 tahun 2017, pasal 2 ayat 2 poin C sehingga perlu keseriusan semua elemen termasuk pemerintah Daerah.
Hal ini di sampaikan oleh Arif Pamana Lewat rilis persnya yang di terima Oleh media ini. Rabu (24/08/2022).

Baca Juga :  Jamdan Jadi Sarana Komunikasi Pimpinan Dengan Anggota

Pamana menjelaskan Perubahan Status desa Menjadi Desa Adat atau nama lain/ negeri, adalah kebutuhan daerah Dalam rangka melindungi Kearifan Lokal sebagai Bentuk penghormatan kepada Wilayah adat di kabupaten seram bagian barat dan sudah disuarakan dan diperjuangkan beberapa waktu terakhir, dan ini adalah kebutuhan masyarakat.

Sehingga upaya menuju kearah dimaksud DPRD Lewat Bapemperda Sudah menferifikasi Usulan Ranperda dari pemerintah dan didalamnya adalah Ranperda Perubahan status desa Menjadi Desa adat sesuai dengan ketentuan Permendagri, sebagai dasar perubahan status dan sebagai dasar perubahan Noreg desa Adat.

Baca Juga :  MAPAN Indonesia Resort Siantar-Simalungun Silaturahmi ke BNNK Pematangsiantar

“Komisi 1 sudah dua kali memanggil Pemdes selaku OPD penggagas Ranperda Perubahan status desa menjadi desa adat, agar segera memasukan drafnya, cuman sampai hari ini belum dimasukan”,jelas Pamana.

Terkait pelaksanaan Pilkades Tahap 3 adalah upaya pemerintah dalam menyeragamkan status desa di barangi dengan persiapan infrastruktur regulasi untuk perubahan status, desa menjadi desa Adat. Lewat finalisasi Ranperda Perubahan Status Desa Menjadi Desa Adat/Negeri.

“Sehingga Pilkades Tahap 3 dan Penyiapan Ranperda Perubahan status Desa Menjadi Desa adat, bisa berkesinambungan dalam menjawab amanat UU sekaligus menjawab kebutuhan dan Tuntutan Masyarakat dalam konteks penataan Desa, menjadi desa Adat”,ungkap Pamana Politisi PKB itu.

Baca Juga :  Sekjen PBB Puji Penanganan Bencana di Sulteng dan Lombok

Selai itu adapun ranperda- Ranperda lain yang diusulkan pemerintah diantaranya perubahan Atas perda No 5 tentang pajak dan retribusi, untuk penyesuaian dengan Undang Undang cipta kerja, Ranperda Penetapan Desa persiapan menjadi Desa Definitif juga wajib segera dimasukan agar bisa dilakukan pembahasan bersama.

“Tidak hanya itu, adapun ranperda -ranperda lain juga di usulkan pemerintah, seperti perda nomor 5 tentang pajak dan retrebusi”,ungkap Pamana. (Fadli/Red)

Print Friendly, PDF & Email

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini