Rabu, Juni 29, 2022
Google search engine
BerandaArtikelAKIBAT INFRASTURTUR MENUJU TANAH MORI LABUAN BAJO PEMERINTAH RAMPAS HAK MASYARAKAT MBERATA

AKIBAT INFRASTURTUR MENUJU TANAH MORI LABUAN BAJO PEMERINTAH RAMPAS HAK MASYARAKAT MBERATA

OPINI: AKIBAT INFRASTURTUR MENUJU TANAH MORI LABUAN BAJO PEMERINTAH RAMPAS HAK MASYARAKAT MBERATA

Program peningkatan dan pembangunan jalan Labuan Bajo menuju Tana Mori sepanjang 25 km dimulai pada Januari 2022 dengan lebar 7 meter, 2 lajur, 2 arah dan row 23 meter sesuai standar internasional.

Dalam pembangunan ini tentu kami sebagai masyarakat porsel (poros selatan) manggarai barat, sangat mendukung serta memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat di kawasan sekitar dengan bangkitnya sektor pariwisata yang super premiun.

Akan tetapi hak kami sebagai masyarakat porsel jangan di terlantarkan atau di rampas secara paksa oleh pihak pemerintah.

Dalam sosialisasi Bupati manggarai barat pada tanggal 30 januari tahun 2022 bertempat di kantor desa macang tanggar, kabupaten manggarai barat, propinsi nusa tenggara timur.NTT mengatakan bahwa :

1. Pemerintah bertanggung jawab atas rumah yang terkena dampak pelebaran jalan.

2. Pemerintah bertanggung jawab dengan warga yang kena dampak sudah tidak punya tanah, rumahnya hilang dan tanahnya juga habis

Baca Juga :  Dinkes Matim dan TNI-Polri Laksanakan Percepatan Vaksinasi Massal

3. Pemerintah bertanggung jawab untuk merecount ulang sekaligus mengurus yang recount bagi yang sudah punya sertifikat dan mengurus sertifikat bagi tanah yang belum punya sertifikat di tanah yeng terkena dampak.

POIN 1 : sampai saat ini kami masyarakat kampung mberata, desa macang tanggar, bingun dengan pernyataan bupati manggarai barat terkait rumah yang terkena dampak pelebaran jalan. Kenapa demikian ? Karna ada beberapa saudara kami yang rumahnya sudah terkenal dampak pelebaran dan mengakibatkan perpindahan rumah ke tempat lain tanpa campur tangan pemerintah.

Apakah poin 1 di atas yang di bicarakan pada tanggal 30 januari tahun 2022 (sosialisai) adalah rumah yang kategorinya khusus atau tidak? Kalau memang pemerintah hanya memperhatikan rumah yang kategorinya kusus”rumah permanen”
Apakah rumah yang kategorinya “tidak permanen” pemerintah tidak bertanggung jawab?

Baca Juga :  Datangi BPN Mabar, Warga Terlaing Menduga BPN Mabar Piara Edu Gunung

POIN 2 : Ada beberapa rumah di kampung mberata, desa macang tanggar, yang kenah dampak pelebaran dan tanahnya juga ludes di bantai oleh dampak pelebaran jalur trans golo mori. sampai saat ini dari pihak pemerintahan belum mengkonfirmasi kepada pihak yang terkait tentang ganti rugi bangunan serta tanah yang di janjikan oleh bupati manggarai barat atau pemerintah pada sosialisai tanggal 30 januari tahun 2022.Sementara progres pembangunan jalur trans golo mori sudah mencapai 40 sampai 60%.

POIN 3 : dalam hal ini kami sebagai warga negara yang baik tentu tidak menghalangi pembangunan pemerintah TETAPI pemerintah harus perhati apa yang sudah menjadi hak kami sebagai warga negara indonesia.

MERECOUNT ULANG SERTIFIKAT TANAH:

“Merecount”ulang tanah yang sudah bersertifikat yang artinya adalah menghitung ulang luas tanah yang sudah berbadan hukum (bersertifikat) dan di pangkas sebagian oleh pemerintah demi pembangunan, tanpa memperhatikan atau memperhitungkan hak kami sebagai warga masyarakat.

Baca Juga :  Akhir Oktober, Pemerintah Buka 197.111 Formasi CPNS

Kami sebagai masyarakat yang taat atas aturan negara indonesia, tentu kami memenuhi kewajiban kami untuk membayar pajak tanah yang sudah bersetifikat setiap tahunnya. TETAPI apa yang di lakukan oleh pemerintah kepada masyarakat sangat melanggar hukum yang sudah di tentukan oleh negara kesatuan republik indonesia. Pemerintah rampas tanah milik warga masyarakat tanpa memperhitungkan hak warga masyarakatnya.

MEMBUAT SERTIFIKAT BAGI TANAH YANG BELUM ADA SERTIFIKAT:

Pemerintah yang baik selalu memperhatikan atau melayani warga masyarakatnya. Bukankah tugas pemerintah untuk mengatur, membuat dan melayani segala kebutuhan warga masyarakatnya termasuk dalam pembuatan sertifikat tanah yang belum punya sertifikat?

Ulasan ini berdasarkan jeritan warga kampung mberata yang terkena dampak pelebaran.

SALAM KEADILAN DARI KAMI PARA GENERASI MILENIAL KAMPUNG MBERATA.

Penulis (Stanislaus Mato)

Print Friendly, PDF & Email
RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

Covid-19 Counter

Indonesia
6,080,451
Total Kasus
Updated on 27 June, 2022 1:25 am

Paling Populer

Headline News