Administrasi Bupati/Walikota dalam Melaksanakan Fungsi Tertib Administrasi dan Pelayanan Efektif Efesien

oleh -530 views
Tonny Laos

Morotai Maluku Utara, wartaterkini.news–Dewasa ini pada era reformasi terjadi banyak perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Perubahan yang paling mencolok adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom, berdasarkan asas otonomi, penyerahan kekuasaan inilah yang dikenal dengan istilah Desentralisasi.

Negara kita adalah negara kesatuan seperti hal dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (1), sebagai Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Didalamnya pemegang tampuk kekuasaan berada pada pemerintah pusat, maka dengan adanya Desentralisasi, kekuasaan di daerah-daerah diserahkan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati atau Walikota disetiap daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Menurut Tonny Laos yang juga selaku mahasiswa Magister Ilmu Politik di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, pada umumnya Desentralisasi di Negara kesatuan hanya terjadi dalam kewenangan eksekutif, bukan dalam kewenangan legislatif dan yudikatif.

“Artinya, Desentralisasi dalam Negara kesatuan umumnya lebih banyak terjadi pada Pemerintah Kabupaten/Kota.”jelasnya Tonny kepada wartaterkini.news, selasa (06/04/2021) siang.

Lebih lanjut Tonny menjelaskan, dalam kehidupan bernegara, kita tidak bisa terlepas dari pembicaraan tentang otonomi daerah, sementara berbicara mengenai otonomi daerah tidak terlepas juga dari desentralisasi, karena desentralisasi adalah asas yang melahirkan otonomi.

Baca Juga :  Hindari DBD, Kadis Kesehatan Himbau Masyarakat Morotai lakukan Tiga "M"

Oleh karena itu, desentralisasi membagikan kekuasaan secara khusus kekuasaan dan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah yang di maksud adalah kepala daerah yang disebut Bupati/Walikota.

Tak hanya itu, Ia pun menguraikan arti kata desentralisasi yang terambil dari dua suku kata “de yang berarti lepas atau putus dan “centrum” yang berarti pusat, “Jadi desentralisasi secara leksikal berarti pelepasan atau pemutusan yang artinya pelepasan hak dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.”pungkasnya

Disamping itu, Pria yang berlatar belakang Ilmu Politik itu kembali mengulas pengertian Administrasi Publik.

“Menurut kamus Bahasa Indonesia, administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi: catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.”bebernya

Sementara untuk pelayanan publik yang Efektif Efesien, hal ini menyangkut tata pemerintahan yang baik, pelayanan ini sudah lama menjadi mimpi banyak orang di Indonesia, bahkan banyak dari kita membayangkan suatu pemerintahan yang baik yang berkualitas sehingga pelayanan terhadap publik menjadi lebih baik dan sangat memuaskan, terutama pemerintah mengutamakan kepentingan masyarakat atau publik.

Baca Juga :  Minyak Tanah Langka, Warga Mulai Menyerbuh Pangkalan. Perindagkop Morotai Pastikan Bulan Nov Kembali Stabil

Diselah itu, pengusaha muda ini juga berbagi ilmu pengetahuan terkait Konsep Pelayanan Publik. Menurutnya, Pelayanan publik merupakan produk birokrasi publik yang di terima oleh warga pengguna maupun masyarakat secara luas.

Karena itu, pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksudkan di sini adalah warga Negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Nikah, Akta Kematian dan lain sebagainya.

Kemudian untuk Pelayanan Publik yang Ideal. Pada era reformasi dalam pemilihan kepala daerah yakni Bupati dan Walikota, warga dapat memilih secara langsung, dengan kata lain setiap warga Negara punya hak untuk memilih pemimpin daerah yang mampu melaksanakan pelayanan publik untuk mereka, karena mereka berhak untuk mendapatkan pelayanan publik yang telah di atur diamanatkan oleh undang-undang.

Baca Juga :  Gubernur Sumsel Hadiri Hari Jadi Kabupaten MUBA ke 64 Tahun 2020

Konsep Pelayanan Publik yang Efesien, seperti hal kita berbicara mengenai efisiensi, salah satunya adalah jangkauan yang artinya harga pelayanan publik harus dapat terjangkau oleh kemampuan ekonomi masyarakat.

“Selain itu, masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik dalam waktu yang relatif singkat dan tidak banyak membutuhkan tenaga melainkan menggunakan bantuan teknologi modern, maka proses pelayanan publik dapat dilakukan dengan cepat dan hemat tenaga.”terangnya (06/04)

Selanjutnya, ia berkesimpulan bahwa desentralisasi memberikan kekuasaan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur tentang kebijakan-kebijakan dan pelayanan pelayan publik.

Sementara Kepala daerah dalam hal ini yakni kabupaten/kota dapat mengatur fungsi tentang administrasi daerahnya dan meningkatkan pelayanan publik yang efisien.

“Salah satu pelayanan publik yang seharusnya dijalankan kepala-kepala daerah adalah sektor pendidikan. Dimana bisa memberikan pelayanan publik secara gratis dalam pembiayaan pendidikan bagi warganya.” ujarnya pada statemem terakhir (Endi/Red)

Print Friendly, PDF & Email