Jakarta, wartaterkini.news–Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 15 Maret 2024 tetap solid. Hal itu tercermin dari kinerja seluruh postur APBN yang tetap on-track.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan per 15 Maret 2024 APBN mengalami surplus sebesar Rp22,8 triliun.
“Posisi APBN masih mengalami surplus Rp22,8 triliun atau 0,1 persen dari produk domestik bruto (PDB),” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KITA EDISI MARET 2024 di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (25/3/2024).
Menurut Menkeu, surplus tersebut diperoleh dari Pendapatan Negara yang lebih tinggi dari Belanja Negara. Pendapatan Negara tercatat sebesar Rp493,2 triliun atau setara dengan 17,6 persen dari target yang sebesar Rp2.802,3 triliun.
Capaian tersebut terkontraksi sebesar 5,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Pertumbuhan penerimaan negara sangat tinggi di 2021 dan 2022, itu tetap bisa terjaga pada 2023, dan kita tahu itu akan mengalami koreksi. Jadi, sekarang pertumbuhan Pendapatan Negara negatif 5,4 persen,” jelas Menkeu.
Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp399,4 triliun, terdiri atas penerimaan pajak Rp342,9 triliun dan kepabeanan dan cukai Rp56,5 triliun. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp93,5 triliun dan hibah Rp0,2 triliun.
Sementara Belanja Negara tercatat sebesar Rp470,3 triliun. Nilai itu setara dengan 14,1 persen dari pagu anggaran sebesar Rp3.325,1 triliun.
Berbeda dengan Pendapatan Negara yang terkoreksi, Belanja Negara mengalami pertumbuhan yang signifikan, yakni sebesar 18,1 persen yoy.
Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp328,9 triliun yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp165,4 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp163,4 triliun. Adapun transfer ke daerah tercatat sebesar Rp141,4 triliun.
Keseimbangan primer juga tercatat menunjukkan kinerja positif, yakni sebesar Rp132,1 triliun. Keseimbangan primer adalah selisih dari total Pendapatan Negara dikurangi Belanja Negara di luar pembayaran bunga utang.
Menkeu memaparkan, sebesar 77,4 persen dari total realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) dalam periode 1 Januari 2024 hingga 15 Maret 2024 yang mencapai Rp254,7 triliun, dialokasikan langsung untuk masyarakat.
Sejak awal 2024 hingga 15 Maret 2024, belanja negara tercatat sebesar Rp470,3 triliun. Nilai tersebut setara dengan 14,1 persen dari pagu anggaran sebesar Rp3.325,1 triliun.
Dari Rp470,3 triliun tersebut, mayoritas adalah belanja pemerintah pusat yang total realisasinya dalam periode yang sama mencapai Rp328,9 triliun.
“Dari Rp328,9 triliun belanja pemerintah pusat ini, yang langsung diterima masyarakat itu adalah Rp254,7 triliun, ini manfaatnya. Jadi, mayoritas dari belanja ini memang langsung kepada masyarakat,” kata Menkeu.
Belanja pemerintah pusat tersebut mencakup belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp165,4 triliun atau 15,2 persen dari pagu kementerian dan lembaga, terutama untuk penyaluran bantuan sosial dan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).
Belanja non-K/L Rp163,4 triliun atau 11,9 persen dari pagu, terutama untuk pembayaran subsidi negeri dan pembayaran manfaat pensiun.
“Terlihat di 2024 sampai 15 Maret realisasi belanja kita lebih tinggi dibanding tahun lalu yaitu tumbuhnya 17 persen,” ujar Menkeu.
Secara rinci, realisasi belanja pemerintah pusat yang senilai Rp254,7 triliun tersebut dialokasikan untuk anggaran perlindungan sosial, petani dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pendidikan dan infrastruktur.
Anggaran perlindungan sosial, petani dan UMKM antara lain dialokasikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Rp5,3 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Kartu sembako Rp11,3 triliun untuk 18,7 juta KPM, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) Rp11,6 triliun untuk 96,7 juta peserta, bantuan alat dan mesin pertanian (traktor) Rp74,15 miliar sebanyak 557 unit, subsidi BBM Rp1,7 triliun sebanyak 1,5 juta kilo liter, subsidi LPG 3 kg Rp6,8 triliun sebanyak 0,7 juta MT.
Selanjutnya, anggaran pendidikan antara lain diperuntukkan untuk Program Indonesia Pintar Rp963,3 miliar untuk 1,4 juta siswa, Program KIP Kuliah Rp1,3 triliun untuk 132,4 ribu mahasiswa, BOS (Kementerian Agama) Rp4,4 triliun untuk 4 juta siswa, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Rp765 miliar untuk 197 perguruan tinggi negeri.
Kemudian, anggaran infrastruktur untuk pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur telah terealisasi senilai Rp13,7 triliun, yang digunakan antara lain untuk jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, bendungan, jaringan irigasi, SPAM, gedung dikti dan kapasitas satelit.
