Medan Sumut, wartaterkini.news–Guna mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di wilayah Sumatra yang aman dan damai, stabilitas bidang politik, hukum, dan keamanan adalah hal yang penting dan mutlak untuk ditegakkan.
Hal itu tertulis dalam keterangan pers yang diterima redaksi InfoPublik, Rabu (9/7/2024), saat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Hadi Tjahjanto, menggelar rapat koordinasi di Medan, Sumatra Utara.
Secara tegas Menko Hadi mengatakan bahwa menjaga stabilitas di bidang politik, hukum, dan keamanan sangat penting untuk suksesnya Pilkada Serentak 2024, karena situasi dan kondisi stabilitas polhukam akan sangat mempengaruhi tahapan Pilkada 2024 yang akan datang.
Menko Polhukam pun memaparkan bahwa 2024 merupakan rekor jumlah penyelenggaraan pemilihan umum terbanyak sepanjang sejarah. Hal itu akan berdampak pada meningkatnya ancaman salah informasi dan polarisasi sosial politik yang dapat mengganggu proses demokrasi.
“Oleh karena itu, untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, kita harus mampu menempatkan peran masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian, lembaga, atau instansi melalui sinergisitas,” jelas Menko Hadi.
“Diperlukan adanya langkah strategis melalui sinergitas antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan peserta pemilu agar penyelenggaraan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan aman dan lancar,” tambahnya.
Untuk mengoptimalkan sinergitas dan koordinasi khususnya dalam mengawal dan menyukseskan Pilkada 2024, Kemenko Polhukam telah membentuk Desk Koordinasi Pemilu dan Pilkada yang melibatkan 19 K/L yang memiliki tugas terkait kesiapan penyelenggaraan, keamanan, penanganan pelanggaran, dan sosialisasi terkait tahapan Pilkada.
“Diharapkan berbagai permasalahan yang mungkin dapat menjadi hambatan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dapat dikoordinasikan, diatasi, dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya,” ungkap Menko Hadi.
Untuk mengantisipasi berbagai masalah dan konflik yang muncul, hal yang tak kalah penting adalah menjaga netralitas dan integritas KPU, TNI, Polri, serta ASN dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka serta bekerja sesuai koridor hukum yang berlaku.
Pilkada yang aman, damai, dan lancar tentunya juga tidak terlepas dari peran masyarakat untuk ikut serta mengawasi jalannya tahapan Pilkada dan tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang belum tentu kebenarannya. (**)
