17 Anggota DPRD Kepulauan Tanimbar Dukung Proses Hukum Batlayeri

Kepulauan Tanimbar Maluku, wartaterkini.news–Wakil Ketua (Waket) II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) Ricky Jauwerissa bersama 16 anggota DPRD KKT yang membubuhi tanda tangan pada mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD KKT Jaflaun Batlayeri ke Badan Kehormatan sesuai hasil paripurna.

“Saya mengatasnamakan ke 16 anggota DPRD lewat koordinasi bersama untuk menyampaikan kepada masyarakat KKT bahwa surat mosi tidak percaya yang kami serahkan ke BK itu sudah di sesuai mekanisme”,ujar Jauwerisa dalam keterangan pers diruang kerjanya Rabu, (19/5).

Baca Juga :  Pernyataan Sikap: AJI Ternate Kecam Penganiayaan Terhadap Nurcholis, Polisi Harus Proses Hukum Pelaku hingga Tuntas

Terkait dengan laporan polisi yang diambil oleh ketua DPRD KKT, menyikapi surat mosi tidak percaya itu, pihaknya bersama ke 16 anggota DPRD mendukung langka yang sudah ditempuh oleh Batlayeri.

“Kami prinsipnya mendukung langka yang diambil oleh pa Ketua dan kami siap setia menunggu penggilan polisi untuk diperiksa” ungkap Jauwerissa.

Lanjutnya, berdasarkan kode etik DPRD maka pihaknya dan ke 16 anggota DPRD akan taat asas dan selalu menghargai lembaga yang mereka bernaung, dimana ada Badan Kehormatan yang perlu dihormati dan diharga.

Baca Juga :  Gubernur Sumsel: Solidaritas Antar Anggota DPRD PAN Demi Pelayanan Masyarakat

“BK adalah lembaga independen yang dipilih dan diangkat oleh seluruh anggota DPRD, sehingga kami akan selalu menunggu keputusan BK karena kami dangat mencintai lembaga ini” tegas Jauwerissa.

Menyimak persoalan surat mosi tidak percaya itu, pihak mereka 17 anggota DPRD yang membubuhi tanda tangan, ada beberapa anggota akan menarik diri, hal ini disampaikan oleh Ketua BK Welem Pesuwerisa kepada wartawan.

“Terkait dengan beberapa rekan yang ingin tarik diri dari mosi tidak percaya itu adalah hak merek, namun tidak mengurangi dan mencacat surat mosi tidak percaya yang sudah diterima oleh BK”urai Jauwerissa.

Baca Juga :  Daftar Usulan Dapil Beredar, Anggota DPRD Sikka Buka Suara

Mencermati laporan polisi yang akan dilakukan oleh ketua DPRD KKT melalui kuasa hukumnya Antoni Hatane terkait surat mosi tidak percaya yang sudah tersebar dan menjadi perdebatan sengit pada media sosial (medsos), menurut Jauwerissa, itu hak beliau.

“Siapa yang menyebar surat itu, merupakan tanggungjawab pribadinya, karena ketika kami dilantik dan mengambil sumpah sebagai DPRD, tidak akan membocorkan kerahasiaan lembaga ke pablik” jelasnya. (NFB/Red)

Print Friendly, PDF & Email

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini