15 Guru SMKN 1 Wae Rii yang Dipecat Diaktifkan Kembali

Kupang NTT,wartaterkini.news – Pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) telah melakukan upaya pembinaan terhadap kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan di SMKN 1 Wae Rii, Kabupaten Manggarai terkait permasalahan antara forum guru dan Kepala Sekolah tentang dugaan pengelolaan keuangan yang tidak transparan dan tidak sesuai dengan petunjuk teknis seperti pembayaran gaji guru- guru komite pada masa pandemi Covid-19.

“Khusus guru komite yang sudah diberhentikan, diaktifkan kembali untuk terus melakukan proses mengajar di SMKN Wae Rii,” kata Sekretaris Daerah NTT, Benediktus Polo Maing ketika membacakan tanggapan Gubernur atas pandangan umum fraksi- fraksi DPRD NTT terhadap nota keuangan atas rancangan perubahan APBD 2020 di Kupang, Senin (14-09+2020), Dilansir MataNews. net

Gubernur Viktor Laiskodat mengatakan, pemerintah telah mengarahkan kepala sekolah untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para guru komite dan memperhatikan kesejateraan guru sesuai standar yang layak berdasarkan ketentuan yang berlaku. Selain itu Inspektorat NTT segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT untuk melakukan pemeriksaan khusus kepala sekolah SMKN 1 Wae Rii.

Baca Juga :  Salurkan BLT DD Untuk 138 KK, PJ Kades Nao Berharap Dimanfaatkan Sebaiknya

“Pemeriksaan itu terkait penyalahgunaan pengelolaan dana BOS sesuai dengan Peraturan Mendikbud 8 Tahun 2020 dan perubahan peraturan Mendikbud 19 tahun 2020 tentang petunjuk teknis BOS dan pengelolaan dana komite seperti yang dilaporkan forum guru kepada Polres Manggarai,” tandas Laiskodat.

Ia menyampaikan, pemerintah tetap mengalokasikan formasi/tenaga kontrak guru dan tenaga kependidikan dengan upah sesuai standar upah minimum provinsi (UMP) yaitu Rp.2 juta. Untuk tahun ini, pemerintah telah melakukan rekrutmen guru dan tenaga kependidikan provinsi sebanyak 182 orang yang tersebar di 22 kabupaten/kota.

Baca Juga :  Tahapan KLB PSSI Sumsel Rampung

Mengingat proses rekrutmen saat itu berada pada kondisi pandemi Covid-19, maka metode seleksi dilakukan secara online, mulai dari proses pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi sampai pada pengumuman kelulusan.

Terhadap guru komite pada sekolah negeri dan guru tidak tetap yayasan pada sekolah swasta, pemerintah telah melakukan analisa dan kajian untuk mempertimbangkan pemberian penghasilan tambahan bagi 13.650 guru kontrak provinsi, guru komite dan guru tidak tetap pada tahun 2021 dengan gaji sebesar Rp.2 juta sesuai standar UMP.

Tentunya kebijakan yang diambil tersebut tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

“Kesejahteraan tenaga kesehatan, taruna siaga bencana (Tagana) dan relawan bencana juga menjadi perhatian pemerintah, sehingga ke depan diupayakan pemberian tunjangan disesuaikan dengan kinerja ASN atau tunjangan kinerja (tukin),” terang Laiskodat.

Baca Juga :  DPRD NTB Pertanyakan Urgensi Raperda Covid-19 Yang Diajukan Pemprov

Ia mengungkapkan, terhitung hingga 8 September 2020, pemerintah telah melakukan pembayaran/transfer sampai dengan Juni. Saat ini sedang dilakukan verifikasi untuk melakukan pembayaran Juli dan Agustus, sekaligus mempersiapkan pembayaran September yang akan direalisasikan di awal Oktober.

Realisasi anggaran sampai Juni 2020 sebesar Rp.7,004 miliar lebih bagi guru komite dan Rp3,423 miliar lebih untuk guru tidak tetap yayasan. “Guru komite dan guru tidak tetap yayasan yang mendapat tambahan penghasilan ini adalah mereka yang mengabdi di satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta,” ujar Laiskodat. (Paulus/red)

Print Friendly, PDF & Email

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini