Zonasi Sekolah, Kemendagri: Sudah Banyak Provinsi yang Mengedepankan Fungsi Pendidikan

oleh -367 views

Jakarta, wartaterkini.news– Tujuan dari penyelenggaraan pendidikan nasional sudah termaktub dalam konstitusi negara di pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sementara, untuk mewujudkan program tersebut, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya, program pendidikan tersebut diikat dengan Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2008. Yakni, penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan dimasukan ke dalam anggaran sebesar 20%.

Hal itu disampaikan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hari Nurcahya Murni dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (Dismed FMB’9) yang mengangkat tema “Di Balik Kebijakan Zonasi” di Aula Serba Guna Kemkominfo, Jakarta, Senin (01-07-2019).

Baca Juga :  364 Peserta Disabilitas Lulus SBMPTN 2019

“Sehingga, saat ini sudah bukan lagi sekadar penyelenggaraan pendidikan tapi mengarah pada fungsi pendidikan. Hampir seluruh Pemerintahan Provinsi anggaran untuk pendidikan sudah mencapai 20 persen. Hanya di tiga provinsi yang belum 20 persen,” jelas Nurcahya.

Bahkan, menurut Staf Ahli Kemendagri ini, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi provinsi yang paling tinggi mengalokasikan anggaran untuk pendidikan, yakni sebesar 53%. Berikutnya Jawa Tengah sebesar 41%. “Ini menandakan sudah banyak provinsi yang mengedepankan fungsi pendidikan,” ujar Nurcahya.

Selanjutnya, Nurcahya menjelaskan, fungsi anggaran di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah mumpuni. Sehingga, fungsi pendidikan tidak hanya terbatas di jenjang SD (Sekolah Dasar) sampai SMA (Sekolah Menengah Atas), tapi tersebar di keseluruhan fungsi pendidikan.

Baca Juga :  Herman Deru Sumbang Seekor Sapi untuk Santri

“Untuk itu, perlu kerja bersama lintas kementerian dan lembaga negara. Begitu juga dengan seluruh pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. Karena program pendidikan, juga sudah menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintah daerah,” jelas Nurcahya.

Menurut Staf Ahli Kemendagri, pihaknya sudah melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Kemendikbud. Begitupun dengan pemerintah daerah di Indonesia. Salah satunya dengan mengeluarkan surat edaran yang sudah beredar dalam 1,5 bulan ini.

“Semua pihak terkait harus sama-sama mengawasi program zonasi ini. Intinya, Pemda melakukan zonasi, lalu sipa yang mengawasi? Untuk proses pengawasan terhadap Pemda, Kemendagri sebagai koordinator pengawasnya,” ulas Nurcahya.

Untuk melihat di tingkat pemerintah daerah, Nurcahya menjelaskan, kalau ada yang tidak beres, tidak mungkin (Pemda) mendapatkan penghargaan otonomi daerah. “Kemendagri akan terus memantau itu,” pungkas Nurcahya.

Baca Juga :  Komisi X DPR: Kebijakan Zonasi Harus Diimbangi Anggaran Cukup

Selain Nurcahya, turut hadir sebagai narasumber, Staf Ahli Bidang Regulasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Chatarina Muliana Girsang, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ketifah Sjaefudian, dan Anggota Ombudsman RI Ahmad Su’adi.

Kegiatan Dismed FMB’9 ini juga bisa diikuti secara langsung di www.fmb9.id, FMB9ID (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID (Youtube). (nbh/red)