Tolak PT MHI, ini 8 Sikap FPPM Wasile

oleh -340 views

Halmahera Timur, wartaterkini.news–Front Petani-Pemuda dan Mahasiswa (FPPM) Wasile, Kabupaten Halmahera Timur menggelar aksi menolak keberadaan PT. Mahakarya Hutan Indonesia (MHI) dan PT. Mahakarya Agra Pesona yang berada di 3 kec. Wasile: Timur, Tengah, dan Utara, Rabu (12-06-2019) di Kecamatan Wasile Tengah.

Dari rilis yang diberikan kepada wartawan, FPPM Wasile menilai, tidak ada kejelasan perusahan PT. MHI, dengan semenah-menah merampok dan merampas hak warga, termasuk meneyebabkan kerusakan hutan, perampasan lahan, penabangan liar, hingga legalitas izin yang sama sekali tidak melibatkan warga. Artinya, front menilai bahwa, keberadaan PT. MHI cs adalah bagian dari pelanggaran hak asasi manusia dan juga termasuk melakukan penyerobotan lahan warga.

Menurut mereka, PT. MHI juga juga kerap menggunakan aparat untuk mengintimidasi warga selama kurang lebih 1 tahun sejak izin keluar dan mulai beroperasi tahun 2018 sampai hari ini tahun 2019.

Temuan front saat upaya melawan PT. MHI, kerap warga mengalami tekanan hukum, bahwa seolah-olah perusahan memiliki AMDAL dan dokumen izin yang jelas oleh pemerintah Propinsi, maupun Kabupaten, kecamatan dan desa.

Dalam proses perlawanan itu FPPMW menolak serta mengutuk keberadaan PT. MHI yang keberadaannya di wilayah kecamatan wasile serta meminta kepada pihak berwajib untuk segera ditutup.

“tegas kami meminta pihak Kecamatan dan pemerintah Desa harus bersikap. Tutup PT. Mahakarya Hutan Indonesia, karena kami menilai lembaga tersebut turut andil dalam mengilhami pihak perusahan merampok hutan, mencuri, merusak, membunuh kehidupan makhluk hidup (keaneka ragaman hayati), termasuk dampak lainnya hari ini dan kedepannya bagi warga masyarakat Wasile”.

Mereka juga menilai dalih perusahan menggunakan CSR hanyalah langkah untuk memanipulasi masyarakat.

“hak warga dimanipulasi sebagai bukti dukungan yang omong kosong, bahwa; warga menyetujui keberadaan perusahan”

“atas fakta inilah, kami menolak segala bentuk CSR MHI, yang sengaja menggunakan cara-cara merampok dengan bantuan santunan sosial atas fakta investasi merusak hutan untuk kepentingan korporat” sambung FPPM melalui rilis, Rabu (12-06-2019).

Sebagai langkah awal FPPMW, mereka menggeruduk kantor pemerintahan Desa dan Kecamatan dan akan dilanjutkan sampai ke tingkat Provinsi. Menurut mereka itu adalah upaya membangun sentimen melawan perusahan.

“kami akan terus membangun perlawanan hingga pada tahap geruduk pemerintahan kabupaten halmahera timur dan gubernur Propvnsi Maluku Utara. Konsolidasi dan pengorganisiran warga tergusur dari ancaman PT. MHI akan kami lakukan sebagai tahap progresif kedepan, sehingga potensi PT. MHI mengambil hak tanah/hutan/lahan tidak lagi meluas alias batas sampai disini”

Dalam aksi ini, FPPM Wasile merangkum delapan sikap politik mereka, sebagai berikut :

1. Tutup PT. Mahakarya Hutan Indonesia (MHI), Cabut Izin HPH dan IUPHHK-HA, Serta Kembalikan 36.860 Hektar Hutan/Lahan Warga 3 Kec. Wasile Utara, Timur, dan Tengah Kab. Haltim

2. Tolak Segala Bentuk CSR PT. Mahakarya Hutan Indonesia

3. Ganti Rugi Tanaman Warga Yang Dihancurkan PT. Magakarya Hutan Indonesia

4. Gubernur Malut, KLHK, Pemda Haltim Harus Cabut Izin HPH dan IUPHHK-HA PT. MHI di Kec. Wasile

5. Tarik Polisi dan Tentara Dari Lokas Perusahan PT. MHI

6. Stop Intimidasi Warga 17 Desa Di 3 Kec. Wasile: Timur, Utara, Tengah Dalam Bentuk dan Alasan Apapun

7. Hentikan Penabangan Kayu Oleh PT. MHI dan Akan Di Tampung di Lopong Dan Di Jual Ke Luar Haltim

8. Pemerintah Desa dan Kecamatan Harus Bersikap Tegas Menutup PT. Mahakarya Hutan Idonesia.

Untuk diketahui FPPM Wasile adalah gabungan dari beberapa organisasi seperti, Fadodara Institut, Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI), Front Nahdiliyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA Komite Ternate), Pembebasan Nasional, dan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Hukum Indonesia (LEMHI Malut) dengan koordinator lapangan (Korlap Aksi) Leonardo Kiha. (Engel/Red).

Print Friendly, PDF & Email