Terkait Rapelan CPNS Morotai 2013/2014, Pemda Morotai Bakal Tindaklanjut Pembayaran

oleh -808 views
Foto Rapat Dengar Pendapat

Morotai Maluku Utara,wartaterkini.news – Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Morotai bakal menindaklanjuti persoalan Rapelan 344 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Morotai tahun 2013/2014.

Hal tersebut diungkap dalam Rapat Dengar Pendapat DPRD Morotai, Pihak Pemda Morotai bersama sejumlah PNS Angkatan 2013/2014 yang berlangsung di Ruang Sidang Kantor DPRD Morotai. Rabu (16-09-2020).

Pada rapat tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Pulau Morotai Muhammad M.Kharie, menjelaskan bahwa kita mengetahui bersama hasil seleksi CPNS 2013 yang pengangkatannya terhitung tanggal 1 Maret 2014 pada saat itu memang diwarnai dengan permasalahan demonstrasi.

Disamping itu, ketentuan pembayaran gaji CPNS, hal itu terhitung Tanggal Mulai Tugas (TMT).

“jadi ada dua hal yang harus dapat dibedakan yakni TMT dengan Terhitung Mulai Tanggal jadi terhitung mulai tanggal itu tercantum dalam Surat Keputusan (SK) dan TMT mereka (CPNS) terhitung 1 Maret 2014″jelasnya

Lanjut dikatakan, jika dihitung mulai tugas, maka dasarnya Surat Perintah Mulai Tugas (SPMT) dari Pimpinan OPD yang bersangkutan, menurutnya 344 orang TMT terhitung 1 Maret 2014 tetapi sudah melaksanakan tugas sebelum TMT sebanyak 6 orang pada tanggal 27 Februari 2014, 57 orang pada tanggal 1 Maret, ada juga 59 orang kemudian tanggal 3 Maret 158 orang dan tanggal 5 Maret 3 orang, rinciannya seperti itu.

Baca Juga :  Pecinta Alam SMA Labschool Kebayoran Jakarta Selatan Bantuan Masjid Al Mutaqin Desa Kolorai¬†

Dari penjelasan itu, Sekda menganggap dalam SK dan tanggal SPMT hampir tidak ada selisi waktu, biarpun TMT tanggal 1 Maret tetapi sebagian besar pada 1 Maret sudah diperintahkan melaksanakan tugas, itu artinya bahwa tidak ada alasan kita harus menindaklanjuti, harus dibayar karena secara administrasi ada SPMT yang keluarnya sesuai MT di SK.tegasnya

Sekda mengaku bahwa persoalan tersebut melalui Kepala Dinas Keuangan telah menyampaikan informasi kepada Pimpinan (Bupati) dan juga ke Ombudsman.

“sesuai ketentuan Pemda Morotai menyadari bahwa persoalan ini harus ditindaklanjuti hanya saja pada tahun ini agak berat diselesaikan, namun Kadis Keuangan yang juga Kaban BKD sudah menyampaikan kepada Bupati jadi menunggu informasi”bebernya

Mendengar penjelasan Sekda, Ketua DPRD Morotai Rusminto Pawane yang juga Pimpinan Rapat, mengingatkan bahwa hal tersebut merupakan tanggungjawab daerah yang harus diselesaikan.

Mantan Kepala Dinas Keuangan Morotai Ahdad H.Hasan, juga mengakui bahwa persoalan tersebut sudah beberapa kali dilaporkan ke Kejari Malut dan Polda Malut pada tahun 2016 dengan kasus gaji fiktif.

Baca Juga :  Luar Biasa, Pedagang Pasar Glugur Menyantuni 61 Anak Yatim Setiap Bulan

Selain itu, pihaknya juga perna didatangan beberapa PNS terkait Rapelan tersebut. “saya sampaikan saat itu, Rapelan itu merupakan hak mereka namun kami juga harus melihat secara administrasi sesuai dengan Peraturan BKN No.9 diantaranya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas”ucap Ahdad

Dia menambahakan, ada beberapa PNS yang datang, ketika dilihat admimistrasinya ternyata ada yang manipulasi data, dan memasukan surat melaksanakan tugas.sambungnya

Pernyataan Ahdad ditanggapi langsung Ketua DPRD Rusminto, menurutnya harus dipila, berapa yang memenuhi syarat dan berapa yang tidak memenuhi syarat. “jangan hanya satu dua orang yang tidak memenuhi syarat kemudian langsung diakomolasi bahwa 344 orang itu tidak memenuhi syarat dan tidak dibayarkan”ujarnya

Sementara Wakil Ketua DPRD Fahri Hairuddin yang mendampingi Ketua DPRD Morotai, dari meja Pimpinan ia menganggap persoalan tersebut tidak menjadi masalah, karena Rapelan CPNS 203/2014 adalah hak CPNS yang harus dipenuhi.

“Jadi kewajiban CPNS yakni melengkapi administrasi yang dibutuhkan, supaya admansitrasi yang disampaikan benar-benar valid agar tidak ada konsekwensi hukum”terang Fahri

Angin segar yang disampaikan, Sekda Morotai dan Pimpinan DPRD, Koordinator CPNS Morotai 2013/2014 Yosef Latu, S.IP mewakili 344 orang CPNS Morotai 2013/2014 menyampikan terima kasih kepada Pemda bersama Pimpinan dan Anggota DPRD yang sudah membawa persoalan Rapelan mengarah pada titik terang.

Baca Juga :  Kabar Gembira, Biaya Pendidikan Unipas Morotai Bakal Gratis

Namun disamping itu, Pria berkelahiran Lembata – Flores NTT menegaskan persoalan 6 tahun silam dari sisi administrasi yakni SPMT dan Absensi.

“Kami CPNS tidak mungkin absensi kami yang pegang, itu kalau dibalikan ke 6 tahun yang lalu, kemudian soal SPMT hal itu juga bukan kami yang mengeluarkan namun Pimpinan Unit yang mengeluarkan dalam hal ini kearsiban, ini penekanan kami supaya bukan soal asli atau kopian tapi bahwa kami sudah menjalanakan tugas”tegasnya

Perlu juga diketahui, kami sudah menerima SK CPNS 80% tapi belum menerima gaji juga, itulah yang menjadi gambaran.sambung pria Lembata

Diakhir Rapat Dengar Pendapat, Ketua DPRD Rusminto mengatakan bahwa sesuai penjelasan Sekda dan rekomendasi Ombudsman dalam poinnya yaitu harus membayar karena hal itu adalah kewajiban.

Diketahui, Rapelan CPNS yang tertunda sesuai keterangan Kordinator CPNS Morotai 2013/2014 pada Minggu (09-08-2020) kemarin yakni sebanyak 8 Bulan dari Bulan Maret sampai September 2014 ditambah gaji 13 pada Bulan Juli 2014.(endi/red)

Print Friendly, PDF & Email