Studi Banding Kebijakan Kesehatan, Wabup Pekalongan Kunjungi Wagub Sumsel

oleh -112 views

Palembang, wartaterkini.news–Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Mawardi Yahya menerima kunjungan Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti dan Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Dra. Hj. Hindun, MH beserta rombongan dalam rangka studi banding kebijakan kesehatan bagi masyarakat miskin. Pertemuan itu berlangsung di Rumah Dinas Wakil Gubernur Sumsel, Jum’at (14-02-2020) malam.

Studi banding tersebut terkait dengan pelaksanaan integrasi dari Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) karena banyaknya kendala yang dihadapi diberbagai daerah seperti di Kab. Pekalongan.

Kendala yang dimaksud salah satunya diakibatkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sesuai Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang sudah berlaku sejak 1 Januari lalu. Kemudian, adanya aturan Kementerian Kesehatan tentang pelayanan kesehatan yang berjenjang.

Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya menyambut baik kunjungan itu. Menurutnya, kendala serupa tidak hanya dihadapi Kabupaten Pekalongan, tetapi juga diberbagai daerah di Indonesia dengan sebagian besar permasalahan yang sama.

Baca Juga :  Tim Khusus Anti Bandit Reskrim Bilah Hulu Berhasil Meringkus Pelaku Curanmor

“Pada prinsipnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mendukung apa yang sudah menjadi ketetapan pemerintah pusat untuk dilaksanakan dengan baik. Tinggal bagaimana kita mengambil langkah tepat untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi,” ungkapnya.

Mawardi Yahya menjelaskan, Pemprov Sumsel mengalokasikan anggaran senilai Rp. 229 miliar dari APBD 2020 untuk membiayai iuran kepesertaan jaminan kesehatan nasional atau JKN bagi 454.310 jiwa penduduk Provinsi Sumsel.

Hal tersebut sudah menjadi komitmen Pemprov Sumsel untuk tetap menanggung JKN bagi masyarakat yang masuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI). Pemprov Sumsel juga sudah melakukan MoU dengan BPJS Kesehatan tentang kepesertaan program JKN tersebut.

“Ini langkah nyata yang kita lakukan bersama BPJS Kesehatan untuk mewujudkan perlindungan kesehatan menyeluruh bagi masyarakat Sumsel,” ujar Mawardi Yahya.

Baca Juga :  Peringatan HUT RI ke-74 di Tebing Tinggi Berjalan Khidmad

Sementara itu, Wabup Pekalongan, Hj. Arini Harimurti mengatakan, sebelum bertemu Wagub Sumsel, dia juga melakukan kunjungan ke Kabupaten Lahat untuk studi banding dan konsultasi tentang kebijakan kesehatan di Kabupaten lahat.

“Kemarin kami juga berkunjung ke Kabupaten Lahat dan bertemu langsung dengan Bupati lahat,” kata Wabup Pekalongan.

Lahat merupakan salah satu Kabupaten di Sumsel yang memberlakukan pendampingan dana JKN. Bahkan, pada saat sebelum kenaikan tarif BPJS Kesehatan, Kab. Lahat berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC). Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, Dra. Lesty Nurainy, Apt, M.Kes., juga telah membenarkan hal tersebut.

“Lahat itu, salah satu Kabupaten di Sumsel yang pertama kali UHC. Saat itu tarif BPJS Kesehatan kelas III masih Rp. 23 Ribu, sekarang sudah naik menjadi Rp. 42 Ribu. Karena adanya kenaikan tarif tentu akan membebani jika ingin melangsungkan UHC seperti sebelumnya” ungkap Lesty Nurainy.

Baca Juga :  MY Hadiri Sertijab Kepala Perwakilan BPK Sumsel

Lesty menambahkan, seperti disampaikan Wabup Pekalongan bahwa Pemkab Pekalongan juga terkendala untuk mencapai seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan yang dikelola BPJS.

“Mereka (Wabup Pekalongan) menanyakan juga setelah integrasi ke JKN, bagaimana sistem dan strategi yang dilakukan pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota di Sumsel yaitu dengan sharing dana,” kata Lesty

Hadir mendampingi Wakil Gubernur Sumsel pada pertemuan itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Drs. Akhmad Najib, S.H., M.Hum., Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel Dra. Lesty Nurainy, Apt, M.Kes., Kepala Biro Umum dan Perlengkapan, Muhammad Zaki Aslam, AP, M.Si, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumsel Dr. Ir. H. Firmansyah, M.Sc. dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumsel, Mirwansyah, SKM., MKM. (Ril/red)

Print Friendly, PDF & Email