Siapkan Nobar, Anwar Usman: MK Independen Tidak Dapat Diintervensi

oleh -691 views

Jakarta, wartaterkini.news– Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga independen dan tidak akan dapat diintervensi siapapun dalam menyidangkan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Penegasan itu disampaikan Ketua MK Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta, Rabu (12-06-2019). “Nggak akan bisa dipengaruhi oleh siapapun. Kami hanya tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konstitusi, dan kami hanya takut kepada Allah SWT,” tegasnya.

Anwar Usman mengatakan MK akan memperlakukan semua Pemohon pencari keadilan di MK, termasuk terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), secara adil.

Baca Juga :  Ketua MK: Putusan Sengketa Pilpres Sesuai Jadwal

Menurut Ketua MK, persidangan PHPU Pilpres di MK bukan semata tentang siapa yang kelak menjadi Presiden terpilih, melainkan juga tentang keutuhan dan kesatuan NKRI.

Sementara itu, terkait permohonan gugatan PHPU yang dilayangkan Prabowo-Sandi, Anwar meminta publik untuk melihat sendiri apa yang ada dalam persidangan nanti.

Sidang pendahuluan PHPU Pilpres dilaksanakan 14 Juni 2019. Setelah sidang pendahuluan dilaksanakan, MK memiliki waktu 14 hari untuk mengeluarkan putusan.

Baca Juga :  Nopol 'RFP' Palsu di Pinggir Jalan, Tak Sesuai Spesifikasi Terbitan Korlantas Polri

Menariknya, bagi masyarakat yang hendak menyaksikan proses persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilayangkan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, MK menyediakan tempat khusus nonton bareng (Nobar).

Hal itu disampaikan Juru Bicara MK Fajar Laksono di Gedung MK, Jakarta, Selasa (11-06-2019). “Tadi juga diputuskan bahwa yang menyaksikan persidangan itu dibatasi masing-masing pihak itu kursi lima belas orang maksimal. Sementara pengunjung persidangan kita sediakan di tenda-tenda yang kita sediakan,” ungkap Fajar.

Baca Juga :  Joko Widodo: Sudah Tidak Ada Lagi 01-02, Hanya Ada Persatuan Indonesia

MK membuat dua tenda disertai layar besar untuk nobar persidangan di luar gedung. Selain itu, MK juga berencana menayangkan persidangan di megatron di Kantor RRI dan Kemenhub. Fajar juga menyampaikan persidangan akan disiarkan secara langsung di situs resmi MK.

“Beberapa stasiun televisi nasional juga akan menyiarkan secara langsung. Terbuka semuanya bagi publik. Hanya saja untuk kepentingan kelancaran persidangan, kita membatasi jumlah orang yang masuk ke ruang sidang,” ujar Fajar. (ant/cnn/nbh/red)