Ratusan Buruh Geruduk Kantor Bupati Bogor

oleh

BOGOR, wartaterkini.news–Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Konsulat Cabang (KC) yang terdiri dari Ratusan buruh Kabupaten Bogor menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Kabupaten Bogor, Kamis (15-08-2019).

Pada aksi tersebut, ada 5 tuntutan yang di ajukan oleh para buruh, yakni menolak Revisi UU No.13 tahun 2003 yang dinilai merugikan buruh, dicabutnya PP 78 tahun 2015, tetapkan 120 item KHL Survey Pasar, revisi besaran UMSK 2018 yang hanya naik 5% dan dicabutnya SK Upah dibawah UMK khusus garmen/TSK.

Baca Juga :  Kejurda Tenis Meja Gubernur Cup 2021 Resmi Ditutup

Ketua FSPMI KC Kabupaten Bogor Willa Faradian dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Revisi UU No. 13 yang diajukan APINDO, Sangat merugikan buruh, karena revisi tersebut menghapuskan pesangon dan meluaskan status kontrak kepada pekerja, sehingga setatus pekerja kontrak terus.

“Tak hanya itu pihaknya juga mempertanyakan keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral pekerja garmen tahun 2019 di 34 perusahaan di Kabupaten Bogor yang dikeluarkan dibawah Upah Minimum Regional”. Ujarnya.

Baca Juga :  Kemacetan dan Semerawut di Tugu Kujang Bogor Jadi PR Pemprov

Willa juga menambahkan, Keputusan keluar diduga tidak sesuai jalur dan mekanisme yang jelas baik melewati Dewan Pengupahan Kabupaten ataupun Provinsi, bahkan diindikasikan adanya permainan oleh Serikat Pekerja di 34 perusahaan tersebut untuk menyetujui upah minimum yang jauh dibawah Upah Minimum Regional.

Setelah massa berorasi akhirnya ´┐╝perwakilan massa buruh diterima Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Dinaskertras) Kabupaten Bogor, Rahmat Sujana di ruang rapat Asisten I Kabupaten Bogor. Dalam kesempatan tersebut Disnakertrans dan Asisten Daerah mengaku akan menyampaikan apa yang menjadi permasalahan dan tuntutan buruh kepada Bupati, khususnya terkait Revisi UU No.13 Tahun 2003 yang diajukan APINDO.

Baca Juga :  Menag Ingatkan Agama tidak Bisa Disebarkan dengan Rasa Benci

Merespon tuntutan para buruh tersebut, Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin, meneruskan aspirasi para buruh khususnya terkait penolakan Revisi UU No. 13 Tahun 2003, kepada DPR RI dalam surat No. 188/791/Disnakertrans. (Jeffri/red)

Print Friendly, PDF & Email