Pengelolaan Lahan Parkir Harus Mangacu Pada Undang-Undang

oleh -217 views

Lombok Timur, wartaterkini.news–Pengelolaan lahan parkir kendaraan di tempat umum di wilayah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini masih dikelola oleh beberapa instansi pemerintahan. Hal iniĀ dinilai menjadi salah satu penyebab belum maksimalnya pendapatan daerah yang bersumber dari lahan parkir umum di daerah tersebut. Hal tersebut juga dianggap menyebabkan tumpang tindihnya kebijakan aturan pengelolaan lahan parkir di wilayah ini.

Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Lotim, Drs. M. Zaini, mengakui jika pengelolaan lahan parkir tersebut tidak dikelola oleh satu instansi yang dipimpinya saja, namun ada juga instansi pemerintah yang lainnya yang mengelola lahan parkir untuk pendapatan daerah.

Baca Juga :  Wako Lubuklinggau Harpakan Lurah Peka Akan Potensi PAD di Wilayahnya

“Bukan hanya kami, ada juga instansi lain yang mengelola lahan parkir yang sama dengan kami”. ujarnya, Selasa (06-08-2019).

M. Zaini juga mengakui jika saat ini pemasukan daerah dari lahan parkir belum maksimal. Dalam satu tahun pemasukan daerah dari pengelolaan lahan parkir hanya kurang lebih Rp 1,8 Milyar. Menurutnya pendapatan daerah dari lahan parkir dapat ditingkatkan dengan melakukan pengelolaan lahan parkir yang lebih maksimal.

Baca Juga :  Polsek Torgamba Sediakan Call Center, Siap Terima Laporan Warga 24 Jam

Pengelolaan maksimal bisa dilakukan jika pengelolaan lahan parkir mengacu pada Undang-Undang No. 10 tahun 2016, dimana pengelolaan lahan parkir dilaksanakan Dinas Perhubungan.

“Pendapatan daerah dari parkir bisa ditingkatkan jika pengelolaanya dikembalikan sesuai dengan undang undang yang berlaku,”paparnya.

Diperkirakan jika pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan pengelolaan parkir dilakukan sesuai dengan aturan maka pendapatan daerah bisa ditingkatkan mencapi kurang lebih Rp 3 Milyar pertahun. Karena dinilai banyak potensi lahan parkir umum yang bisa dikelola oleh pemerintah untuk menggenjot pendapatan daerah dari parkir.

Baca Juga :  Pemkab dan Disdukcapil Upayakan Tak Ada Lagi Warga OI Tak Miliki Buku Nikah

“Masih banyak lahan yang bisa dikelola, tapi itu semua tergantung kebijakan pimpinan, “pungkasnya. (Biur/Red)

Print Friendly, PDF & Email