Pemilik Klinik Ismadana Jelaskan Soal Mahalnya Biaya Pengobatan

oleh -1.499 views

OKU Selatan Sumsel, wartaterkini.news– Terkait berita yang memuat mahalnya biaya pengobatan dan kurang arifnya pelayanan Klinik Ismadana yang didapat oleh pasien, seperti diberitakan sebelumnya oleh media online berdasarkan cerita pihak keluarga pasien.

Diberitakan pada saat itu, Fitri (pasien) yang tinggal di Desa Tanjung Raya Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan usai menjalani persalinan secara normal namun ada kendala Ari-ari (Plasenta) belum keluar.

Karena keterbatasan alat di puskesmas setempat sehingga Bidan Desa menganjurkan untuk segera dirujuk ke Rumah Sakit atau ke klinik yang bisa menangani. Akhirnya pihak keluarga membawa pasien ke Klinik Ismadana, salah satu klinik yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu ( OKU ) Selatan. Setibanya di Klinik Ismadana, Fitri (pasien) langsung ditangani oleh perawat dan dokter.

Namun setelah penanganan proses mengeluarkan Ari-ari (Plasenta) yang masih tinggal telah berhasil, kisaran biaya yang harus dibayar oleh keluarga pasien sebesar Rp. 2.400.000,-. Biaya yang cukup besar bagi pasien yang juga memilliki kartu BPJS ini

Baca Juga :  Ketua DPRD OKU Selatan himbauan tidak merokok sembarangan di Kantor

Salah satu keluarga menjelaskan “Kami kesini awalnya ingin menggunakan BPJS tapi pihak manajemen klinik mengatakan tidak bisa, alasannya bukan melahirkan di sini. Untuk menjaga ibu bayi, akhirnya kami sepakat tetap di klinik ini”.  terang Tisna

“Terkejutnya kami ketika diminta membayar biaya sebesar Rp.2.400.000,-. Kami minta tolong bisa tidak dikurangi lagi paling tidak Rp.1.000.000,- tapi pihak manajemen klinik malah mengatakan kalau tidak ada duit jangan berobat disini. Akhirnya kami pun membayar meskipun uangnya boleh pinjam sana sini,” tambah Tisna.

“Saya meminta bukti pembayaran tapi pihak Klinik tidak dapat memberikan dengan alasan kode etik”. ucap Tisna, salah seorang keluarga korban.

Menanggapi berita tersebut, pemilik Klinik Ismadana, Ismail M.O, mengatakan bahwa biaya yang dikenakan kepada pasien disesuaikan dengan jenis diagnosa penyakit, penggunaan alat-alat kesehatan, obat-obatan serta tindakan penanganan emergency kegawatdaruratan yang dilakukan. Terlebih untuk fasilitas kesehatan swasta dimana ketersediaan fasilitas  dan pelayanan dipenuhi secara mandiri tidak seperti pelayanan kesehatan pemerintah yang mendapatkan bantuan alat-alat kesehatan dan obat-obatan sehingga biaya berobat menjadi lebih ringan. Selasa (11-06-2019).

Baca Juga :  Bupati OI Kukuhkan Pengurus PPDI, ini Pesannya

“Tarif pasien umum di sesuaikan dengan penyakit, penggunaan alkes, obat-obatan serta tindakan emergency kegawatdaruratan yang dilakukan. Apalagi pada fasilitas kesehatan swasta, pemenuhan kebutuhan pelayanan tidak seperti pelayanan kesehatan milik pmerintah yang mendapatkan bantuan alat kesehatan dan obat-obatan sehingga biaya berobat lebih ringan,” terang Ismail.

Mengenai penerapan penggunaan Kartu Jaminan Kesehatan, Ismail, mengungkapakan bahwa Klinik Ismadana juga melayani pasien pengguna Kartu Indonesia Sehat dan BPJS. Akan tetapi tidak semua jenis penyakit termasuk dalam tanggung pihak BPJS. Jika bukan termasuk dalam tanggungan BPJS, pasien akan di rujuk ke rumah sakit terdekat. Untuk pembuatan surat rujukan pasien tidak dipungut biaya.

“Kondisi pasien saat tiba di Klinik Ismadana, perdarahan dan plasenta lengket. Memang benar pasien pengguna kartu BPJS tapi pihak manajemen sudah menyampaikan bahwa diagnosa pasien di luar tanggungan BPJS Klinik Ismadana. Kemudian pasien disarankan untuk dirujuk ke RSUD tapi menolak dan memilih jadi pasien umum”, ujar Ismali.

Baca Juga :  Sakit, Warga Miskin Ditanggung Pemerintah

Ismali. M.O juga menambahkan jika biaya yang dikenakan kepada pasien berdasarkan standar penanganan dan tindakan yang dilakukan sesuai diagnosa dan keadaan pasien.

“Biaya sudah sesuai dengan keadaan penyakit dan tindakan yang dilakukan terhadap  pasien yakni perdarahan dan plasenta lengket. Bahkan karena pendarahan, di lantaipun penuh dengan darah dan pasien dalam kondisi lemah. Dan mengenai kwitansi pembayaran, bisa saja  kami berikan kwitansinya tapi nanti disalahgunakan dengan kondisi sekarang,” Pungkas Ismai. (Red)