Nurdin Natan: PAW Bukan Wewenang Bapilu Partai Nasdem Morotai

oleh -256 views

Morotai Maluku Utara, wartaterkini.news–Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Anggota DPRD, pada dasarnya semua partai politik memiliki mekanisme, anatar layak atau tidak hal tersebut harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Wakil Ketua OKK Partai Nasdem Morotai Nurdin Natan kepada wartaterkini.news Jumat (21-02-2020) mengatakan bahwa PAW terhadap Anggota DPRD memiliki mekanisme yang penjang karena harus melalui tata cara yang berlaku.

Pada hari Kamis (20-02-2020) kemarin, salah satu partai politik yakni Partai Nasdem katanya akan melakukan PAW terhadap salah satu anggota DPRD dari Partai Nasdem Morotai. Hal ini di katakan oleh Bapilu Partai Nasdem yakni Irfan Hi Abd Rahman pada rilisnya dimedia online poskomalut.com

Baca Juga :  Deru : Jangan Ikut Sensasi "Menggaruk Dak Gatal"

Menurutnya, Partai Nasdem memiliki mekanisme PAW. “Berbicara PAW harus melalui Mekanisme Rapat Formal Partai Nasdem dan hal ini di atur dalam AD/ART Partai Nasdem, bukan sepihak”.Jelasnya

Lanjut Nurdin, dengan demikian untuk PAW salah satu Anggota DPRD Morotau bukan wewenang penuh Bapilu (Irfan Abd Rahman) akan tetapi jika ada masalah-masalah yang di anggap serius melanggar AD/ART Partai NasDem harus dirapatkan dalam Pengurus DPD II untuk di kaji lebih jauh terlebih dahulu.

“Setelah itu baru di putuskan serta memberikan Kewenangan terhadap Wakil Ketua Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) Partai NasDem untuk menindaklanjuti hasil Rapat tersebut”.Ujarnya

Baca Juga :  PAW Dua Anggota DPRD OKI Resmi Dilantik

Hal ini di atur dalam AD/ART Partai Nasdem, untuk itu dirinya berharap agar pihaknya mengambil sikap harus melalui mekanisme Partai, “Jangan mengambil sikap sepihak agar kita tidak di nilai tidak paham berpartai politik dan jangan kita mengedepankan najis batin, akan tetapi kita mengedepankan profesionalisme berpartai”.Tukasnya

Sementara, Komentar Irfan Hi Abd Rahman melalui media poskomalut.com yang mengatakan bahwa Deny Garuda Salah Satu anggota DPRD dari partai Nasdem tidak lagi masuk kantor.

Untuk mengukur loyalitas seorang anggota DPRD bukan hanya dengan variabel kehadiran di kantor akan tetapi anggota DPRD harus lebih Pro Aktif terhadap persoalan kepentiangan Publik maka tidak harus menunggu di dalam kantor.

Baca Juga :  Kemkominfo Terima 431.065 Aduan Konten Negatif Sepanjang 2019

“Artinya anggota DPRD harus sistem jemput bola, oleh sebab itu pola berfikir anggota DPRD harus merubah, bukan lagi menunggu di dalam kantor”.Tambahnya

Selain itu, untuk Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Morotai, dirinya menyarankan jika ada anggota DPRD yang tidak masuk kantor harus di selesaikan melalui tata tertip DPRD.

“Artinya bahwa yang bersangkutan harus di panggil dan di pertanyakan untuk mengetahui alasan kenapa tidak masuk kantor, Hal ini semata-mata untuk menjaga marwah lembaga serta menjalankan mekanisme berorganisasi yang diatur dalam tata tertip lembaga DPRD itu sendiri”.pintanya. (Endi/red)

Print Friendly, PDF & Email