Menkumham Resmikan 130 Desa Sadar Hukum di Jawa Barat

oleh -1.234 views

Bandung Jawa Barat, wartaterkini.news–Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly meresmikan 130 Desa dan Kelurahan Sadar Hukum yang tersebar di 96 Kecamatan pada 21 wilayah Kabupaten-Kota di Provinsi Jawa Barat, di Gedung Sate, Bandung, Rabu (4-12-2019).

Menkumham mengatakan bahwa diresmikannya Desa dan Kelurahan Sadar Hukum tahun 2019 ini untuk meningkatkan kinerja, integritas, dan berkontribusi dalam membangun hukum dan HAM di Provinsi Jawa Barat.

“Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan hukum nasional”. ujarnya di hadapan stakeholders Pemerintah Provinsi dan Kabupaten-Kota di wilayah Jawa Barat.

Menkumham melanjutkan, bagi desa atau kelurahan yang ditetapkan sebagai Desa dan Kelurahan Sadar Hukum, diharapkan dapat tetap mempertahankan prestasi masyarakatnya dalam bersikap dan berperilaku taat hukum. Sebab, setiap tahun akan dilakukan evaluasi kembali.

Adapun bagi desa dan kelurahan yang belum atau masih dalam rintisan sebagai desa dan kelurahan sadar hukum, Menkumham mendorong untuk terus memperbanyak Kelompok Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) di wilayahnya.

“Sehingga dapat memenuhi kriteria penilaian untuk ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum di masa yang akan datang,” ujarnya.

Baca Juga :  PKK Sumsel Tampilkan Busana Songket dan Tari Tanggai Pada Parade Nusantara Jambore Nasional 2019

Pelaksanaan kegiatan Peresmian Desa dan Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi Jawa Barat adalah wujud adanya sinergitas antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten-Kota di wilayah Jawa Barat.

Menkumham mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkontribusi dalam pelaksanaan Pembinaan KADARKUM, Desa/Kelurahan Binaan, sampai dengan terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

“Saya selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengapresiasi kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat yang memiliki komitmen tinggi dalam membina wilayahnya. Khususnya dengan mengalokasikan anggaran pembinaan kepada seluruh desa dan kelurahan yang sudah berstatus Desa dan Kelurahan Sadar Hukum,” ujarnya.

“Desa Sadar Hukum dalam pengalokasian anggaran pembinaan Kepala Daerah, saya kira bisa dicontoh oleh Gubernur atau Kepala Daerah lainnya di seluruh Indonesia”. tambahnya lagi.

Menkumham Yasonna Laoly juga mengingatkan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat merupakan salah satu modal besar bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan global.

Sebab, suatu daerah yang tingkat kesadaran hukumnya tinggi sangat mendukung iklim investasi. Hal itu juga terkait upaya peningkatan dan pembenahan, salah satunya dalam sektor investasi/kemudahan berusaha (Ease of Doing Business).

Baca Juga :  Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Irpan Haeroni, Titik Beratkan Objek Wisata Rawa Binong

Selain itu juga sesuai dengan kaidah pelaksanaan kerangka pembangunan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2020-2024 dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2020.

“Menghadapi kenyataan inilah Kementerian Hukum dan HAM melalui BPHN beserta  jejaringnya di Kantor Wilayah Hukum dan HAM terus mengupayakan pertumbuhan kelurahan sadar hukum ke depan yang diselaraskan dengan kebutuhan tuntutan perkembangan zaman,” ucap Menteri Yasonna.

Tegaknya supremasi hukum harus diikuti kesadaran hukum di masyarakat. Maka itu, Pemerintah terus meningkatkan program pembinaan di bidang hukum dan pemberian informasi hukum, serta penyuluhan hukum.

Pemerintah juga memperluas akses keadilan upaya membangun Masyarakat Cerdas Hukum, khususnya bagi masyarakat tidak mampu, yakni dengan menambah jumlah Organisasi Bantuan Hukum yang terverifikasi dan terakreditasi termasuk meningkatkan kualitas layanannya.

Berbagai program kegiatan layanan baik litigasi dan non litigasi diharapkan dapat membantu masyarakat untuk semakin mudah mendapatkan akses keadilan dan semakin mudah memahami hukum.

Baca Juga :  Pilkades Serentak Desa Karangsembung Kecamatan Jamanis Tasikmalaya Diikuti Dua Kandidat

“Dalam konsteks ini telah ditingkatkan pula jumlah paralegal yang berada dalam OBH karena mereka merupakan ujung tombak yang ikut menggerakkan terbentuknya kelompok-kelompok KADARKUM di desa-desa atau kelurahan-kelurahan,” ungkap Menkumham.

Sebelumnya, di Jawa Barat terdapat 5.312 Desa dan 645 Kelurahan sampai dengan tahun 2018. Kemudian telah ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebanyak 2.640 desa/kelurahan terdiri dari 2.156 desa dan 484 kelurahan.

Adapun setelah ditetapkan 130 desa dan kelurahan sadar hukum terdiri dari 116 desa dan 14 kelurahan di 97 kecamatan. Maka di Jawa Barat terdapat 2.770 desa dan kelurahan sadar hukum yang terdiri dari 2.272 desa dan 498 kelurahan pada tahun 2019 ini.

“Desa dan Kelurahan yang menerima penghargaan harus tetap mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang telah diraih dan diharapkan dapat menjadi percontohan untuk Desa dan Kelurahan yang lain untuk berlomba-lomba menjadi Desa dan Kelurahan Sadar Hukum,” tandas Menkumham. (ham/red)

Print Friendly, PDF & Email