Kabag Humas Angkat Bicara Terkait Senat Unipas Tolak Bantuan Dana Pendidikan oleh Pemda Morotai

oleh -541 views

Morotai Maluku Utara, wartaterkini.news–Keputusan Pihak Kampus Universitas Pasifik (Unipas) Morotai pada Rapat Senat (27-08) kemarin, bahwa Pihak Kampus menolak Dana Bantuan Pendidikan kepada Mahasiswa Unipas oleh Pemkab Pulau Morotai membuat Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pulau Morotai, Arafik M. Rahman angkat bicara. Jumat (13-09-2019)

Kepala Bagian (Kabag) Humas Setda Kabupaten Pulau Morotai, Arafik M. Rahman kepada wartaterkini.news mengatakan apa yang diputuskan oleh pihak Unipas Morotai pada Rapat Senat tersebut, jika benar yang disampaikan oleh Wakil Rektor II Unipas melalui media cetak beberapa waktu lalu, bahwa pihak Unipas menolak Dana Bantuan Pemkab Pulau Morotai, hanya karena keraguan terhadap niat baik Pemkab Pulau Morotai bahwa jika semuanya gratis untuk mahasiswa maka mahasiswa akan malas.

Lanjut dikatakan, pihaknya membanta bahwa argumentasi yang disampaikan itu tidak profesional dan tidak objektif karena dukungan anggaran yang diberikan oleh Pemkab Pulau Morotai adalah bentuk komitmen Pemerintah Daerah terhadap visi-misinya berdasarkan Perda tentang Wajib Belajar 16 tahun.

Baca Juga :  Bupati OKU Lepas Peserta Porprov Sumsel Ke 12 di Kota Prabumulih

“Persoalan anggaran ini berlaku setahun atau seterusnya, itu soal nanti, yang terpenting adalah itikad baik dari Kepala Daerah saat ini, masa senat mengambil keputusan yang menyusahkan mahasiswa? Rasionya dimana? Biarkan sajalah bantuan Pemkab Pulau Morotai berjalan normal agar adik – adik mahasiswa kita tidak lagi terbebani soal keuangan keluarga, soal mahasiswa malas itu berkaitan dengan motivasi keluarga, sistem dan kondisi kampus, kalau sistem pengajarannya menyenangkan dan kondisinya nyaman saya yakin mahasiswa pasti rajin”. tuturnya pada media ini (13-09)

Selain itu, dalam beberapa waktu kedepan soal anggaran 6.5 M dan beberapa komputer yang diberikan oleh Pemerintah itu berdasarkan regulasi dan spirit bernegara. Berkaitan dengan total anggaran itu berdasarkan kebutuhan prioritas universitas yang disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah saat ini.

Baca Juga :  Pemda Morotai Gelar Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2019

Untuk itu tidak ada alasan untuk menolak dukungan Pemerintah Daerah terhadap mahasiswa dan kampus, sebab kondisi ekonomi saat ini di Morotai dan Maluku Utara sangat diperhatinkan.

“Jadi sentuhan baik Pemda atau pihak lain dengan ikhlas memberi bantuan dukungan dan sumbangan dana terhadap pihak kampus Unipas harus diterima”. Ujarnya

Pihak kampus semestinya pesan UU No.20 Tahun 2003 tetang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan definisi hak /kewajiban warga negara, serta tujuan pendidikan nasional. “Bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritualitas, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.terangnya

Baca Juga :  Sniper-Moro Minta DPRD dan Pemda Morotai Selesaikan Persoalan Yang Resahkan Masyarakat

Sementara dalam UU No.20 Tahun 2003 juga menjelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2). Setiap warga negara Indonesia berhak mendapat pendidikan, bahkan warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan (UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2, UU Sisdiknas Pasal 6 Ayat 1, Pasal 7, dan Pasal 34) dan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

“Jika pihak Senat Unipas tetap menolak bantuan Pemda Morotai maka saya pastikan mahasiswa yang kritis dan pandai akan paham langkah apa yang mereka lakukan, apalagi mahasiswa punya badan eksekutif di internal kampus yang eksistensinya bertujuan melindungi mahasiswa”.tutupnya¬† (Endi/red)

Print Friendly, PDF & Email