Ikuti Penyusunan RKP 2022, Gubernur Sumsel Usulkan Jalan Ekstransmigrasi Dapat Bantuan dan Perhatian Khusus

oleh -111 views

Palembang, wartaterkini.news–Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 secara virtual dari Sumsel Command Center, Selasa (23-01-2021).

Rakor dipimpin oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Dr. (H.C.) Ir. H. Suharso Monoarfa

Mengawali sambutannya, HD mengucapkan terima kasih kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Dr. (H.C.) Ir. H. Suharso Monoarfa yang telah menyetujui proyek Tol Kayuagung – Palembang – Betung (Kapal Betung) dan Tol Trans Sumatera Ruas Indralaya – Muara Enim yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan.

Baca Juga :  Herman Deru Ajak Wajib Pajak Dengan Edukasi dan Humanis

HD juga menyampaikan bahwa Prov Sumsel memiliki 3 prioritas penting yang diusulkan yaitu Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat, Pembangunan Jalan Menuju Tanjung Carat dan Penyediaan Air Baku diwilayah perkotaan serta wilayah – wilayah yang tidak memiliki air tanah yang bersih.

Terkait faktor penghambat pertumbuhan ekonomi yang ada di Sumsel yaitu infrastruktur, SDM dan pendidikan, HD menjelaskan infrastruktur jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi telah selesai dikerjakan.

Baca Juga :  HD Pimpin Rapat Bersama BBLK, Bahas Percepatan Penanganan Covid-19 di Wilayah Sumsel

Terkait dengan permasalahan SDM dan pendidikan, “Saya pikir permasalahan ini timbul dikarenakan jumlah alokasi guru tidak sebanding dengan luas daerah yg dimiliki sumsel. Untuk itu saya harap agar kuota guru di Sumsel dapat ditambah”, ungkap HD.

Selain itu HD juga menegaskan bahwa pada saat ini yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembangunan yakni Kabupaten dan Kota, yang mempunyai jalan ekstransmigrasi yang jumlahnya cukup panjang sehingga membuat Kab/Kota tidak mampu dalam melaksanakan pembangunannya.

Baca Juga :  Terkait Limbah Medis, Dinkes OKU Selatan Tandatangani MoU Bersama PT J.A.T Teknik Medika Group

“Untuk itu saya harap Bapak Menteri dapat memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. karena dahulu jalan ini menjadi tanggung jawab Kementerian Transmigrasi. Tentunya kemampuan kab/kota tidak mencukupi untuk melaksanakan pembangunan jalan tersebut”, pinta HD. (Arman/Red)

Print Friendly, PDF & Email
error: Content is protected !!