Herman Deru: 17 Kabupaten dan Kota di Sumsel Sudah Miliki Perda RT RW

oleh -211 views

Jakarta, wartaterkini.news–Gubernur Sumsel H. Herman Deru menghadiri Rakor Percepatan Penetapan peraturan daerah (perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR ) Online Single Submission (OSS) di Hotel Aryaduta Jakarta Pusat, Rabu (12-02-202) untuk menunjang kemajuan pembangunan daerah guna menarik investor berinventasi ke daerah. Kegiatan ini dibuka oleh Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo

“Ini penting dan fundamental, bahwa percepatan penetapan perda RTRW dan RDTR OSS sebagai tapak pembangunan bagi daerah yang menentukan arah pengembangan daerah yang bergantung pada rencana tata ruang wilayahnya. Maka saya mendorong percepatan perda tersebut”, jelasnya.

Baca Juga :  HD Harap Menteri Edhy Prabowo Prioritaskan Sumsel

Terkait hal tersebut, Herman Deru  mengungkapkan bahwa Sumsel telah memenuhi target perda RTRW di seluruh kabupaten/kota, sehingga tidak ada lagi persoalan dan hal ini dapat dilaksanakannya dengan baik.

Dijelaskannya bahwa dari paparan dalam kegiatan ini masih terdapat 18 kabupaten /kota di Indonesia yang belum memiliki perda RTRW, namun dirinya bersyukur bahwa Sumsel sudah memiliki perda tersebut. Selain itu, Pemerintah pusat menargetkan kepada seluruh Gubernur di Indonesia agar per Mei 2020 perda RTRW ditetapkan dan diundangkan telah terpenuhi.

Baca Juga :  Gubernur Sumsel Lantik Pengurus Adat Sumsel Agar Adat Budaya Tetap Lestari

“Jadi kita tidak perlu menunggu hingga Mei, saat ini pun kita sudah siap. Karena Kota Palembang juga, hanya saja memang untuk kota Palembang setiap 5 tahun sekali harus diperbaiki mengingat wilayahnya yang luas”, katanya.

Sementara itu, Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo mewakili Mendagri Tito Karnavian mengatakan ada 3 langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah daerah berdasarkan arahan pemerintah pusat.

Baca Juga :  Herman Deru Buka Bike Event OKU Timur Post Tour de Sebiduk Sehaluan

Dijelaskannya, Pertama pemda segera mengagendakan propemda rancangan perda RDTR, kedua Bupati/Walikota bersama Ketua DPRD agar memproses hasil bantuan teknis sebagai landasan dalam penetapan perda RDTR OSS, dan ketiga kepada para Gubernur diharapkan dapat melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan. (Ril/red)

Print Friendly, PDF & Email