Forkopimda Ajak Masyarakat Sukseskan HUT Kota Lubuklinggau

oleh -145 views

Lubuklinggau Sumsel, wartaterkini.news–Wali Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe memastikan persoalan aset antara Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas sudah diselesaikan dan tidak ada masalah lagi. Demikian pula persoalan dengan PT Cikencreng, juga telah diselesaikan.

Malah sudah ada perdamaian dengan masyarakat, termasuk soal tuntutan ganti rugi juga telah disiapkan lahan relokasi. Dan saat ini sudah ada upaya pembukaan (pembangunan) akses jalan untuk menuju kesana. Hal itu disampaikan H SN Prana Putra Sohe saat memimpin rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Lubuklinggau di Op Room Dayang Torek, Rabu (9-10-2019).

Masih menurut Wako terhadap lahan yang terlantar, sudah dibuatkan sertifikat dan dilokasi itu akan dibangun pusat perkemahan. Disana juga akan dibuka kawasan terpadu sehingga bisa dijadikan modal bagi masyarakat setempat untuk bekerja dan membuka usaha baru.

“Saya berharap masalah hukum PT Cikencreng dapat diselesaikan sesegera mungkin sehingga bisa dilakukan peletakan batu pertama pembangunan kawasan wisata terpadu. Dari pembukaan kawasan ini dimungkinkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk menambah pendapatan ekonomi. Direncanakan peletakan batu pertama ini dilakukan berbarengan dengan kunjungan Gubernur Sumsel ke Lubuklinggau,” imbuhnya.

Baca Juga :  Walikota Lubuklinggau Hadiri Art Festival 2018 Di SMAN 5

Yang jadi fokus bahasan saat ini adalah menyelesaikan aset pasar Inpres Lubuklinggau dengan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). Jika bisa diselesaikan dengan cepat, maka Pemkot Lubuklinggau bisa melakukan pembenahan dan penataan pasar secara cepat pula.

Bagaimana dengan aset yang telah diserahkan ke Pemkot Lubuklinggau? Menurut Wako dari 55 aset yang telah diserahkan, ada sebagiannya dipinjampakaikan kembali ke Pemkab Musi Rawas, salah satunya Gedung Olahraga (GOR) Megang.

Adapun aset yang sudah diserahkan dan dikuasai Pemkot Lubuklinggau diantaranya Asrama Haji, Kantor Bupati, STAIS dan Inspektorat. Di lokasi itu nantinya akan ditempatkan personel Pol PP.

Baca Juga :  Menkeu Tantang Pegawai Milenial DJPPR Mampu Bicara Kebijakan ke Masyarakat

Yang tak kalah pentingnya, dalam waktu dekat, Pemkot Lubuklinggau akan menyelenggarakan acara ulang tahun Kota Lubuklinggau yang jatuh pada 17 Oktober mendatang.

“Karena pada hari itu, Kota Prabumulih juga melaksanakan HUT, maka agendanya Gubernur Sumsel terlebih dahulu menghadiri paripurna di Prabumulih setelah itu baru ke Kota Lubuklinggau untuk menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD di Kelurahan Petanang, Selesai paripurna, acara dilanjutkan dengan pembukaan turnamen Sepakbola U-20 Piala Gubernur dan malam harinya Pembukaan Festival Gendang Melayu di Taman Olahraga Silampari (TOS).

Selanjutnya pada 26-27 Oktober 2019, akan ada kegiatan Karnaval SCTV yang salah satunya diisi oleh grup Band Ilir 7. Sebagai informasi, Band Ilir 7 ini adalah grup Band asal Kota Lubuklinggau yang saat ini lagunya sedang Hits di blantika musik Indonesia. Kemudian ada juga lomba senam PKK dan lomba tarian yang diiringi lagu dari band Ilir 7.

Baca Juga :  Jejak Museum Taman Prasasti

Sementara itu, Dandim 0406 MLM, Letkol (Inf) Aan Setiawan menyampaikan terkait masalah PT Cikencreng, dirinya berharap agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab sekaligus bisa menjaga situasi keamanan agar tetap kondusif.

Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, H Rodi Wijaya menyampaikan pihaknya sangat mendukung kegiatan Pemkot Lubuklinggau terkait dengan rangkaian acara peringatan Hari Jadi Kota Lubuklinggau ke-18. Namun dirinya berharap agar semua pihak dapat memaklumi kondisi gedung DPRD yang belum selesai pembangunannya

Sedangkan Kepala Kejaksaaan Negeri (Kajari) Lubuklinggau, Hj Zairidah SH menyampaikan terhadap persoalan hukum PT. Cikenreng dengan Pemkot Lubuklinggau sudah diselesaikan ditandai dengan adanya proses perdamaian.

Sedangkan Kapolres Kota Lubuklinggau Dwi Hartono mengatakan masalah PT Cikencreng berbeda situasinya. Soal keputusan akhir ada di PT Cikencreng dan Pemkot Lubuklinggau, karena masyarakat disana statusnya cuma menggarap. Mereka hanya menguasi fisik tapi dokumen-dokumennya tidak ada. (Yan)