Digempur Isu Mantan Narapidana, Partai pengusung Paket Edi-Weng Angkat Bicara

oleh -347 views

Manggarai Barat NTT, wartaterkini.news--Salah satu bakal calon Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi dalam beberapa hari terakhir digempur isu kalau yang bersangkutan pernah menjalani hukuman pidana penjara.

Oleh karenanya,yang bersangkutan dianggap tidak layak untuk ditetapkan sebagai salah satu calon Bupati oleh lembaga penyelenggara pemilu.

Informasi yang dihimpun media ini di Labuan Bajo menyebutkan sanggahan pertama datang dari Lembaga Pengkaji dan Peneliti Demokrasi Masyarakat (LPPDM) yang dipimpin Marsel Ahang.

Ahang dalam surat pengaduannya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat menilai figur Edistasius Endi adalah salah satu pasangan calon dengan Wakilnya, dr.Yulianus Weng untuk maju dalam Pilkada Manggarai Barat.

Baca Juga :  KPU Mabar Catat 83 Masukan Masyarakat Terhadap Bakal Calon Cabub & Cawabub Mabar

Namun dirinya mengingatkan kalau Edi Endi pernah menjalani hukuman pidana penjara sehingga melanggar UU Pilkada No.10 tahun 2016 serta Peraturan KPU No.5 tahun 2020.

“Rujukan teknis sangat jelas dalam PKPU No.1 tahun 2020 pasal 4”.tandasnya.

Keberatan senada juga datang dari Advokat sekaligus Konsultan Hukum, Plasidus Asis Deornay. Menurut dia, Edi Edi merupakan mantan narapidana lantaran pernah terlibat dalam kasus perjudian. Dikatakan, masyarakat Manggarai Barat telah mengetahui bahwa yang bersangkutan pernah di hukum penjara dalam kasus perjudian.

“Yang bersangkutan diputus pengadilan di bawah 5 tahun. Itu berarti, secara sosial nama yang bersangkutan telah tercoreng dan atau tercela,” ujarnya.

Baca Juga :  Jelang Serah Terima, Bupati OKU Selatan Tinjau Pembangunan Rumah khusus

Dijelaskan secara hukum, MK pun telah memutus mantan narapidana ikut pilkada mesti memenuhi beberapa syarat. Salah satunya mantan narapida diberi jeda 5 tahun sejak masa hukumannya selesai.

Jika dihubungkan dengan bakal calon Edistaius Edi yang bersangkutan pada tahun 2016 pernah dihukum dalam kasus Perjudian diancam dan diputus Pengadilan Negeri Labuan Bajo yakni dibawah lima tahun.

Hal ini berarti Hak Politik saudara Edistasius Edi jika dihitung dari 2016-september 2020 jeda waktunya kurang lebih baru 4 tahun. Keputusan MK adalah 5 Tahun.

Baca Juga :  LSM LPPDM Ajukan Keberatan Pencalonan Edi Endi Ke KPU Mabar

“KPUD Manggarai Barat perlu melihat putusan MK ini menjadi salah satu dasar dalam mengambil keputusan”.jelasnya.

Tim Penasihat Hukum (PH) Paket Edi-Weng, Iren Surya saat temu wartawan di Sekretariat Koalisi paket ini menilai hanya kumpulan orang yang gagal paham saja yang terus mempersoalkan paket Edi-Weng jika merujuk pada UU Pilkada No.10 tahun 2016. Serta PKPU No.1 tahun 2020.

“Kami paham segala aturan dan Undang-undang sehingga bagi kami sudah sesuai dan tidak ada hal substansi yang perlu diperdebatkan termasuk mengumumkan ke publik sudah kami lakukan”.tegasnya. (pol)

Kontributor NTT: Paulus Tengko

Print Friendly, PDF & Email