Datangi Polres, Bukti Solid DPC Partai Demokrat OKU Selatan Terhadap AHY

oleh -356 views

OKU Selatan Sumsel, wartaterkini.news–Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan mendatangi Polres OKU Selatan guna memohon perlindungan hukum untuk mengantisipasi terjadinya penggunaan lambang maupun atribut Partai Demokrat secara ilegal di OKU Selatan.

Surat pengaduan dan permohonan perlindungan hukum tersebut disampaikan pengurus DPC Partai Demokrat OKU Selatan pada Jum’at 19 Maret 2021 dengan nomor Surat 05/DP/DPC.OKUS/2021.

Surat tersebut ditujukan langsung kepada Kapolres OKU Selatan dan surat pengaduan dan permohonan perlindungan hukum ini ditembuskan ke Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua DPD PD Sumsel, Bupati OKU Selatan, Ketua DPRD OKU Selatan, Dandim 0403 OKU, Kajari OKU Selatan, Ketua PN OKU Selatan, dan KPUD OKU Selatan.

Baca Juga :  Curi Hp Dua Waria di Ciduk Polisi

Ketua DPC Demokrat OKU Selatan, Heri Martadinata, sekretaris DPC Demokrat, Bendahara DPC PD OKU Selatan dan pengurus DPC Demokrat OKU Selatan, langsung menyerahkan berkas perlindungan hukum yang diterima langsung Kapolres OKU Selatan AKBP., Zulkarnain Harahap.

Menurut Heri pihaknya melayangkan surat pengaduan dan permohonan perlindungan hukum tersebut guna mengantisipasi kemungkinan adanya pihak-pihak yang secara ilegal membentuk kepengurusan (DPC), menggunakan lambang dan atribut Partai Demokrat di wilayah hukum OKU Selatan.

Baca Juga :  Kapolri Lantik Kapolda Baru Papua, Riau, dan Sultra

“Termasuk membuka kantor yang mengatasnamakan Partai Demokrat”,jelasnya.

Dikatakan Heri, langkah yang ditempuh DPC Partai Demokrat OKU Selatan ini untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang patut diduga pasca-KLB di Sibolangit Sumut 5 Maret yang menurut Ali mahmudi KLB tersebut ilegal dan inkonstitusional.

Penggunaan lambang Partai Demokrat secara ilegal ungkap Heri dapat dituntut secara hukum berdasarkan pasal 100 ayat (1) UU Nomor: 20 tahun 2016 dengan ancaman pidana 5 tahun penjara dan atau denda  paling banyak Rp 2 miliar. (Red)

Print Friendly, PDF & Email