Atasi Kelangkaan Air, PDAM Makassar Bangun SPAM di Tallo

oleh -64 views

MAKASSAR, wartaterkini.news–Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar bakal membangun Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) di Kecamatan Tallo. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi keluhan masyarakat di wilayah utara dan timur Makassar yang kerap mengalami kesulitan air bersih saat memasuki musim kemarau.

“Salah satu yang paling besar adalah pembangunan SPAM Tallo karena ini untuk mengurangi keluhan masyarakat yang ada di utara dan timur kota”. kata Direktur Utama PDAM Kota Makassar, Haris Yasin Limpo.

SPAM yang akan dibangun, lanjutnya, akan dimanfaatkan untuk memaksimalkan layanan di Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea demikian juga untuk wilayah utara kota.

“Sehingga pelayanan juga bisa hingga 24 jam ke daerah tersebut karena ini adalah daerah yang paling sulit bagi PDAM karena keterbatasan instalasi. Dengan membangunnya nanti, kita berharap masyarakat di sana bisa mendapatkan air bersih dengan yang layak seperti yang ada di (tengah) kota ini”. ujarnya.

Baca Juga :  Polres OKU Selatan Gelar Upacara Peringati Hari Bela Negara

Untuk anggaran, jelas dia, belum bisa dirincikan secara jelas. Hanya saja, dia menyebutkan bahwa anggaran yang akan digunakan cukup besar. Hal itu disebabkan, pihaknya tidak saja akan membangun sistem pengolahan air bersih tapi juga bendungan sebagai langkah antisipasi bila air laut masuk saat pasang.

“Karena di situ kan kita ini rawan intrusi air asin. Kita tidak mau kejadian seperti yang ada di Maccini Sombala terulang. Ketika tanggul itu bocor, kita tidak bisa beroperasi karena air asin masuk. Jadi, sekalian kita bangun bendungan”. jelas Haris.

Pembangunan SPAM tersebut, rencananya akan mulai ditender tahun dan ditargetkan sudah dapat beroperasi pada tahun 2021.

Baca Juga :  Gara-Gara Hak Angket, Ribuan Massa Demo DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

“Ini investasinya dari dalam negeri dan kita akan melakukan kerja sama, itu pun prosesnya nanti tetap akan tender cuma ada pemrakarsanya. Karena memang begitu sistem yang diakui suatu perjanjian kerja sama bagi pihak BUMN”. tandasnya. (Sulfahmi/red)